"Abai terhadap protokol kesehatan itu dampaknya bisa terjadi penularan," katanya saat diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Ariza minta kantor kurangi kehadiran karyawan di bawah 50 persen
Padahal, ujarnya, pemerintah telah mengeluarkan protokol kesehatan di tempat-tempat umum dan sebagainya, termasuk di tempat kerja.
Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328 tahun 2020 tentang apa saja protokol kesehatan yang harus diterapkan selama di tempat kerja.
Pada saat ini, ujar Nuri, ada beberapa sektor bisnis yang memang harus bergerak di tengah situasi pandemi. Oleh karena itu, bagi perusahaan perlu memperhatikan apa saja risiko penularan yang bisa terjadi pada karyawan.
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan di kantor ialah mengurangi jumlah orang apabila mengadakan pertemuan, bahkan kalau bisa dihindari. "Jika kegiatan itu harus dilakukan dengan cara tatap muka, maksimal dalam suatu ruangan 20 orang," ucapnya.
Baca juga: Ketua MPR: Perusahaan harus melaporkan temuan kasus COVID-19
Baca juga: Tim Pakar: 90 klaster perkantoran Jakarta terpapar COVID-19
Sementara itu, Co-founder Fittual Fest, Jake Joaquin mengatakan selama ini cukup banyak perusahaan yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Bahkan, katanya, mungkin masih lebih banyak lagi perusahaan yang melanggar protokol kesehatan, namun tidak terpantau oleh pemerintah maupun media massa.
Menurut dia, sebagai pelaku event organizer (EO), apabila ada suatu perusahaan yang tidak patuh dan mendapatkan sanksi berupa penutupan sementara, menjadi kerugian besar.
Baca juga: Bamsoet sarankan perkantoran terapkan sistem sif antisipasi COVID-19
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
