Pertemuan in person tentunya secara ketat menerapkan panduan kesehatan di masa COVID-19 dari Sekretariat PBB dan otoritas setempat
Pada minggu kedua presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB selama Agustus 2020, berbagai pertemuan langsung maupun virtual telah dilaksanakan untuk membahas sejumlah isu penting dunia.
Mengawali minggu kedua presidensi Indonesia, DK PBB mengadakan pertemuan yang membahas mengenai situasi di Guinea-Bissau. Berbeda dengan pertemuan DK PBB lain yang dilaksanakan secara virtual, pertemuan ini dilakukan secara langsung di gedung Markas Besar PBB di New York, 10 Agustus 2020.
“Pertemuan secara langsung menunjukkan kesigapan DK PBB, di bawah presidensi Indonesia, untuk menyesuaikan dengan fase pembukaan di New York dan terus bekerja melaksanakan kewajibannya, serta menyesuaikan diri dengan realitas global,” kata Wakil tetap RI untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani melalui keterangan tertulis, Sabtu.
“Pertemuan in person tentunya secara ketat menerapkan panduan kesehatan di masa COVID-19 dari Sekretariat PBB dan otoritas setempat,” Dubes Djani menambahkan.
Pada hari yang sama, DK PBB juga melaksanakan pertemuan secara virtual dengan negara-negara penyumbang pasukan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
Pertemuan ini dianggap penting mengingat perpanjangan mandat misi di Lebanon akan berakhir pada 31 Agustus 2020 dan proses negosiasi perpanjangan mandat telah dimulai.
Selanjutnya pada 11 Agustus 2020, DK PBB mengadakan pertemuan virtual guna membahas situasi di Lebanon, termasuk kondisi sosial politik, keamanan, dan ekonomi.
Anggota DK PBB telah menyampaikan rasa keprihatinan dan belasungkawa kepada rakyat dan pemerintah Lebanon atas ledakan di Beirut pada 4 Agustus 2020.
Selain itu, DK juga membahas lebih lanjut mengenai rencana perpanjangan mandat UNIFIL, yang mayoritas telah mendukung diperpanjangnya mandat untuk 12 bulan ke depan.
“Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar di UNIFIL, dengan sekitar 1.254 personel. Indonesia bangga dapat berkontribusi langsung dalam pembahasan perpanjangan mandat misi yang sangat penting ini, terlebih di bawah kepemimpinan Indonesia di DK PBB untuk bulan Agustus,” ujar Djani.
Salah satu kegiatan utama presidensi Indonesia juga telah diadakan secara virtual pada 12 Agustus 2020, yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, bertemakan “Peacebuilding and Sustaining Peace: Pandemics and the Challenges of Sustaining Peace.”
Menlu Retno menegaskan bahwa bina damai harus menjadi bagian penting dalam respons global mengatasi penanggulangan pandemi, dan perlu mendorong sumber daya secara optimal untuk membantu negara terdampak konflik.
“Pandemi ini dapat memperparah dinamika konflik, namun sejarah membuktikan bahwa krisis dapat membuka peluang bagi perdamaian,” kata Retno.
Debat terbuka tingkat tinggi ini menghadirkan tokoh-tokoh dunia seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan Direktur Center for International Cooperation New York University Sarah Cliffe.
Pertemuan juga dihadiri oleh pejabat tinggi dari sejumlah negara anggota DK, yaitu menlu Vietnam, Estonia, dan Afrika Selatan, serta Minister of State Jerman.
Menutup minggu kedua presidensi Indonesia, pada 14 Agustus 2020, DK PBB telah mengadakan pertemuan virtual yang mengumumkan mengenai hasil pemungutan suara terhadap Resolusi DK yang diusulkan oleh AS mengenai non- proliferasi senjata di Iran. Dua anggota DK mendukung, dua menolak, dan 11 abstain termasuk Indonesia.
Baca juga: Indonesia abstain atas resolusi PBB tentang embargo senjata Iran
Baca juga: Pimpin Sidang DK PBB, RI perkuat diplomasi damai di masa pandemi
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2020
