IKM kerajinan nasional dipacu masuk rantai pasok global

Kami melihat, penggunaan produk asing kini sudah mulai tergerus, mereka lebih mengutamakan produk daerah masing-masing

Kementerian Perindustrian bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) sektor kerajinan bisa berperan dalam rantai pasok global, salah satunya dengan memperkuat struktur manufaktur sekaligus meningkatkan daya saingnya.

“Hal ini sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo. Kami bertekad untuk semakin mengembangkan berbagai produk kerajinan dalam negeri, baik yang berbahan dasar logam, anyaman, kayu, atau juga berbasis fesyen,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih pada konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

Gati menjelaskan, berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dekranas, organisasi tersebut merangkul lebih banyak pemangku kepentingan demi memperkuat upaya pengembangan industri kerajinan di Tanah Air.

Guna memacu daya saing IKM di sektor kerajinan dan feseyen, dibutuhkan langkah sinergi bersama dari para pemangku kepentingan terkait.

“Tidak hanya triple helix, tapi juga pentahelix, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media,” ungkapnya.

Menurut Gati yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Dekranas, semua pihak tersebut akan berupaya memperluas akses pasar dan mengakselerasi penerapan industri 4.0 di sektor kerajinan.

“Jadi, selain dipasarkan secara offline, juga mulai gencar ke arah online karena kondisi pandemi saat ini. Oleh karena itu, ekosistem perlu dikuatkan untuk mengangkat potensi kerajinan Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Dekranas akan berperan mendampingi dan membantu pemerintah dalam pembinaan pengrajin IKM, ataupun pelaku usaha kecil menengah (UKM).

“Yang dilakukan Dekranas membantu kementerian dan lembaga. Dalam program lima tahunan Dekranas, di antaranya mendorong masyarakat bangga terhadap produk buatan Indonesia,” katanya.

Guna membuat produk industri yang kompetitif, Gati menyampaikan, perlu adanya ketersediaan bahan baku, pemanfaatan teknologi, penguatan kualitas SDM, dan alur distribusi ke pasar yang lancar.

“Dari sini, pasar produk kerajinan bisa diserap dari belanja negara (APBN dan APBD) melalui jaringan Dekranas dan Dekranasda (provinsi, kabupaten/kota),” paparnya.

Gati menyampaikan, Dekranasda harus mampu menjadi kurator bagi produk unggulan daerahnya. Hal ini bisa sekaligus mempromosikan kemampuan dari masing-masing daerah di berbagai kesempatan, seperti pada acara Munas Dekranas.

“Artinya, mereka akan menjadikan dirinya sebagai ruang pamer. Kalau bagus, berarti sukses membina pengrajin di daerahnya,” ujarnya.

Gati menambahkan, tugas para pengurus Dekranasda sebagai kurator juga meningkatkan pemakaian dan citra produk kerajinan unggulan dari daerah masing-masing.

“Kami melihat, penggunaan produk asing kini sudah mulai tergerus, mereka lebih mengutamakan produk daerah masing-masing,” katanya.