Dilanda banjir, ratusan rumah penduduk di Pulau Seram-Maluku terendam

26 Agustus 2020 10:35 WIB

Bencana banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Haruru hingga Dusun Simalou, Kabupaten Maluku Tengah yang berada di Pulau Seram, Provinsi Maluku pada Selasa (25/8/2020) menyebabkan ratusan warga sempat mengungsi ke bangunan sekolah, masjid, dan gereja. ANTARA/HO-BPBD Maluku Tengah/am.

Sebanyak 64 kepala keluarga (KK) atau 420 jiwa di Pulau Seram itu untuk sementara mengungsi pada tiga titik yakni di sekolah, masjid, dan gereja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku menyatakan terjadi luapan banjir yang merendam ratusan rumah penduduk pada beberapa kawasan di Desa Haruru hingga Simalouw di Km 9 sejak Selasa (25/8) 2020 di Pulau Seram.

"Kami sudah turun langsung ke semua titik bencana, dan langkah awalnya adalah menyalurkan bantuan makanan berupa nasi bungkus sebanyak 420 bungkus dan air mineral kepada 64 kepala keluarga atau 420 jiwa di Desa Haruru," kata Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah Bob Rahmat saat dihubungi ANTARA dari Ambon, Rabu.

Menurut dia sebanyak 64 kepala keluarga (KK) atau 420 jiwa di Pulau Seram itu untuk sementara mengungsi pada tiga titik yakni di sekolah, masjid, dan gereja.

Kemudian di Dusun Waitetes, Desa Makariki juga terdapat 33 KK atau 167 jiwa yang terpaksa diungsikan sementara akibat rumah mereka terendam banjir dan mereka telah diberikan nasi bungkus.

Sedangkan di Dusun Simalou (Km 9) terdapat 20 KK atau 102 jiwa juga mengalami nasib serupa.

"Dari pantauan saya bersama tim BPBD hingga Selasa (25/8) tengah malam pukul 22:30 WIT, kondisinya sudah lebih membaik karena air semakin surut setelah sempat mencapai ketinggian antara 1 - 1,5 meter, dan sebagian warga kini sudah bisa kembali menempati rumah mereka," katanya.

Dia menyebutkan bencana banjir ini tidak akan terjadi kalau drainase di kawasan tersebut bagus sehingga instansi teknis terkait perlu melakukan investigasi di lapangan.

Ia mengatakan instansi terkait dalam membuat program pembangunan sejak dini seharusnya melakukan kajian perencanaan teknis pengembangan infrstruktur wilayah berbasis bencana.

"Persentase daerah resapan akan berkurang ketika lahannya dibuka untuk kawasan permukiman atau pun pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah sejak dini harus ketat dalam menerbitkan izin lingkungan," demikian Bob Rahmat.

Baca juga: Jembatan Bailey penghubung Trans Seram Maluku putus diterjang banjir

Baca juga: Wabup temui Kepala BWS bahas penanganan banjir di Halmahera Tengah

Baca juga: Banjir akibatakan akses jalan trans Seram terputus