• Beranda
  • Berita
  • Kemenkes: Stunting bisa berdampak pada gangguan metabolik

Kemenkes: Stunting bisa berdampak pada gangguan metabolik

26 Agustus 2020 19:37 WIB
Kemenkes: Stunting bisa berdampak pada gangguan metabolik
Petugas kesehatan mengukur berat badan balita saat kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) di Posyandu Mekar Sari, Karangasem Selatan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Sabtu (15/8/2020). Pemerintah setempat terus berupaya menekan angka stunting dengan melakukan pengawasan balita yang ada di Kabupaten Batang dengan mengadakan kegiatan posyandu secara rutin dan pemberian asupan vitamin kepada ibu dan balita. ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/pras.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengatakan salah satu dampak jangka panjang kekerdilan (stunting) ialah gangguan metabolik pada anak dan merupakan awal risiko dari penyakit tidak menular.

"Seperti kita ketahui stunting ini berdampak luas. Tidak hanya terbatas pada pertumbuhan dan perkembangan saja," kata Direktur Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Dr. RR Dhian Probhoyekti Dipo saat diskusi daring di Jakarta, Rabu.

Penyakit tidak menular yang berpotensi terjadi di antaranya diabetes, stroke, hipertensi atau darah tinggi dan lain sebagainya.

Akibatnya, hal tersebut bisa berimbas pada penurunan produktivitas seseorang di masa akan datang. Tidak hanya itu, juga berpotensi pada kerugian negara. "Oleh karena itu perlu investasi gizi," katanya.

Baca juga: Komitmen politik dan kepemimpinan kunci negara atasi stunting

Baca juga: Kepala BKKBN: ASI eksklusif mencegah anak stunting


Untuk memperbaiki kualitas generasi masa depan yang maju, sehat dan produktif serta mampu bersaing memang perlu dilakukan secara bersama dan sejak dini.

Sebagaimana diketahui Presiden telah menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada penurunan angka stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Di tengah situasi pandemi COVID-19, layanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu masih tetap berlanjut.

"Tidak berhenti di tengah pandemi. Artinya, kita harus bisa menyesuaikan kegiatan Posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga memastikan terus gencar melaksanakan aspek promotif yang meliputi edukasi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil dan juga keluarga dengan harapan meningkatkan kesadaran pencegahan stunting.

Terutama pada masa atau periode emas peningkatan kualitas pemberian makan bayi dan anak yang di dalamnya juga ada pemberian Air Susu Ibu (ASI) serta makanan pendamping ASI.*

Baca juga: Kemenko PMK: Kader BKKBN bisa bantu cegah stunting Indonesia

Baca juga: Menteri PPPA dorong para ibu berikan ASI ekslusif

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020