Banyak yang punya pemahaman sepihak (terkait protokol kesehatan COVID-19), pemahaman sepihak tersebut adalah salah. Maka dari itu penyelenggara harus duduk bersama dalam bimtek
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong KPU, Bawaslu, dan Satgas Penanganan COVID-19 untuk duduk bersama untuk membahas tentang protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa, mengatakan tidak sedikit penyelenggara pemilu tidak memahami dan salah mengartikan protokol kesehatan COVID-19.
"Banyak yang punya pemahaman sepihak (terkait protokol kesehatan COVID-19), pemahaman sepihak tersebut adalah salah. Maka dari itu penyelenggara harus duduk bersama dalam bimtek," kata Alfitra Salamm.
Baca juga: Anggota DKPP: KPU-Bawaslu masih gamang terapkan protokol COVID-19
Baca juga: DKPP ingatkan bahayanya penyelenggara pemilu tak mandiri
Baca juga: Anggota DKPP: KPU-Bawaslu masih gamang terapkan protokol COVID-19
Baca juga: DKPP ingatkan bahayanya penyelenggara pemilu tak mandiri
DKPP menilai perlu ada kesamaan persepsi seperti apa tahapan pilkada yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sejauh ini, menurut dia belum ada kesepakatan siapa berwenang melakukan penindakan jika ada tahapan pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
"Kalau nanti ada kampanye kerumunan banyak orang, siapa yang menyatakan itu melanggar protokol. Apakah KPU, Bawaslu, atau Satgas Penanganan COVID-19. Sepertinya terjadi kegamangan," ucap Alfitra.
Alfitra menegaskan protokol kesehatan COVID-19 harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang, baik itu bagi penyelenggara maupun pemilih, harus bebas dari COVID-19.
Kepada jajaran Bawaslu, DKPP mengimbau untuk lebih aktif mengingatkan KPU terkait protokol kesehatan COVID-19. Hasil simulasi pemungutan suara yang dilakukan di Kota Indramayu, beberapa waktu lalu belum sepenuhnya menerapkan protokol tersebut.
"Ini bukan menegur, tetapi lebih kepada mengingatkan sesama penyelenggara pemilu. Misalnya, di Indramayu kemarin tempat duduk pemilih sangat rapat, banyak anak kecil, dan lain-lain," ujarnya.
Baca juga: DKPP: Jangan goda pemilih dengan alasan pandemi
Baca juga: Ketua DKPP: Tidak ada tempat bagi pelaku politik uang
Baca juga: DKPP: Jangan goda pemilih dengan alasan pandemi
Baca juga: Ketua DKPP: Tidak ada tempat bagi pelaku politik uang
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
