"Vaksin ini ada dua tipe, ada vaksin bantuan pemerintah melalui data BPJS Kesehatan dan vaksin mandiri. Program vaksin mandiri kita harap anggota Kadin dapat mandiri, tidak perlu meminta subsidi," ujar Erick Thohir yang juga Menteri BUMN usai melakukan pertemuan dengan Kadin mengenai "Pengawasan Distribusi Subsidi Gaji" di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan sejumlah grup korporasi besar seperti Astra, Lippo, Sinarmas dan Medco tentunya mampu membeli vaksin COVID-19 untuk pegawainya.
"Bukan gak mungkin mereka berani beli sendiri vaksin untuk kebutuhan karyawan," ucapnya.
Baca juga: Erick: Harga vaksin COVID-19 sekitar Rp366.500 - Rp439.800
Ia menyampaikan bahwa vaksin mandiri akan melibatkan pihak dan bertujuan untuk mengurangi beban keuangan negara.
Untuk vaksin bantuan dari pemerintah, Erick mengatakan, pihaknya memastikan program itu tepat sasaran dengan mengacu data BPJS Kesehatan.
"Ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Kita juga memastikan, yang memerlukan itu mesti dibantu program pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Erick juga berharap agar masyarakat tetap disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan sehingga tidak menambah jumlah orang yang terpapar COVID-19.
Baca juga: Erick Thohir: Vaksin COVID-19 gratis berdasarkan data BPJS Kesehatan
"Program tidak akan jalan dengan baik kalau protokol kesehatan tidak disiplin, masyarakat harus jadi bagian sukses," ucapnya.
Sebelumnya pada Rabu (26/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Indonesia mendapat akses terhadap 30 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma pada akhir 2020.
"Kita berharap sampai akhir tahun kita bisa mempunyai akses terhadap 30 juta vaksin produksi di Bio Farma. Ini merupakan inisiatif yang paling depan," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
