Indef kritisi anggaran untuk sektoral K/L lebih besar dari kesehatan

3 September 2020 12:33 WIB

Sejumlah warga berolahraga saat berlangsungnya acara Kampanye Nasional Jangan Kendor Disiplin Pakai Masker di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (30/8/2020). Dalam acara tersebut Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) itu menegaskan bahwa bangkitnya ekonomi nasional di masa pandemi ini harus dimulai dengan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Paling besar untuk tahun depan itu sektoral K/L dan Pemda

Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mengkritisi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda yang jauh lebih besar dibandingkan penanganan kesehatan.

“Paling besar untuk tahun depan itu sektoral K/L dan Pemda,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis.

Ariyo menyebutkan anggaran PEN untuk sektoral K/L dan Pemda tahun depan adalah sebesar Rp136,7 triliun atau naik dibandingkan tahun ini yaitu Rp106,11 triliun.

Dukungan sektoral K/L dan Pemda meliputi pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Sementara anggaran PEN untuk penanganan kesehatan tahun depan hanya sebesar Rp25,4 triliun atau turun dibandingkan alokasi tahun ini yang mencapai Rp87,55 triliun.

Anggaran Rp25,4 triliun itu digunakan untuk pengadaan vaksin COVID-19, imunisasi, sarana prasarana, laboraturium, penelitian dan pengembangan, serta cadangan bantuan iuran BPJS.

“Alokasi PEN 2021 saya highlight untuk yang bagian kesehatan ya jadi pemerintah menganggarkan Rp25 triliun sedangkan tahun ini Rp87 triliun. Artinya terjadi perubahan yang signifikan,” ujarnya.

Menurut dia, keputusan pemerintah mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektoral K/L dan Pemda daripada untuk penanganan kesehatan adalah tidak tepat.

Ia menyatakan seharusnya pemerintah fokus pada penanganan COVID-19 dengan mengurangi penyebaran dan melakukan pemulihan terhadap masyarakat yang sudah terinfeksi.

“Ini saya highlight dukungan pariwisata karena menurut saya tidak tepat ya ketika pandemi ini pemerintah justru mengalokasikan anggaran cukup besar,” katanya.

Ariyo menuturkan hal itu harus dilakukan karena akar masalah dari krisis ini adalah keberadaan COVID-19, sedangkan penurunan ekonomi adalah bagian dari dampaknya.

“Kapasitas pelayanan kesehatan dan fiskal kita terbatas. Ekonomi hanya dampak dan bukan akar masalahnya,” ujarnya.

Baca juga: Menkeu: Kebijakan fiskal 2021 prioritaskan kesejahteraan masyarakat

Baca juga: Peneliti Indef perkirakan pemerintah butuh Rp75 triliun untuk vaksin

Baca juga: Ekonom Indef kritisi kebijakan utang untuk penanganan COVID-19