Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan potensi kerawanan di wilayah-wilayah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.Ada Operasi Mantap Praja nanti dilaksanakan seluruh Polda. Mereka memetakan kerawanan pilkada
Pemetaan daerah rawan tersebut sebagaimana tertuang dalam kesiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19 dengan sandi Operasi Mantap Praja 2020.
"Ada Operasi Mantap Praja nanti dilaksanakan seluruh Polda. Mereka memetakan kerawanan pilkada," kata Kabaharkamdi sela-sela acara "Gerakan Ketahanan Pangan Akabri 89, Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit", di Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis.
Baca juga: KPU wajibkan bapaslon sertakan hasil swab saat pendaftaran pilkada
Menurut Agus, setelah memetakan potensi kerawanan pilkada serentak, Polri selanjutnya akan melakukan antisipasi dan upaya pencegahan dini.
"Dan mengantisipasi langkah-langkah, tahapan-tahapan yang dilaksanakan," ujar Agus.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri mengenai rencana dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 untuk menyukseskan pengamanan Pilkada Serentak 2020.
Operasi Mantap Praja 2020 itu sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Nomor : STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 secara serentak TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 3 September 2020.
Operasi Mantap Praja 2020 dilakukan menyambut tahapan pilkada serentak yang akan dimulai pada 4 September 2020.
Terkait hal itu, sejak 1 September 2020, Polda dan Polres jajaran telah melaksanakan Latihan Pra Operasi Mantap Praja 2020.
Mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan sedikit berbeda dari biasanya karena digelar di tengah pandemi COVID-19, Kapolri Idham Azis pun telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Polri untuk selalu siap menghadapi situasi apapun dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Seluruh kekuatan yang dilibatkan dalam tiap tahapan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.
Baca juga: Pengamat: Penundaan proses hukum cakada untuk jaga netralitas Polri
Baca juga: KAHMI tegaskan tidak berpolitik praktis selama pilkada
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
