Sebanyak 127.361 pelaku usaha berskala mikro di Sumatera Barat, mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan upaya pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).Saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat banyak beraktivitas di rumah dan beberapa tempat usaha ditutup karena menjaga jarak antisipasi penularan COVID-19
"Bantuan senilai Rp2,4 juta telah direalisasikan melalui Bank BNI dan Bank BRI ke 127.361 pelaku usaha berskala mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disaese (COVID-19) di Sumatera Barat," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumbar Zirma Yusri, di Padang, Kamis.
Zirma mengatakan hampir semua UMKM di Sumbar terdampak COVID-19. Namun sampai saat ini masih banyak yang belum terdata karena belum selesai disurvei.
Jumlah UMKM di Sumbar saat ini mencapai 596.100, di luar sektor pertanian dan peternakan.
"Saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masyarakat banyak beraktivitas di rumah dan beberapa tempat usaha ditutup karena menjaga jarak antisipasi penularan COVID-19," katanya.
Kendati demikian sejumlah UMKM yang terdampak tersebut terus diupayakan agar mendapatkan bantuan.
"Ada yang menerima bantuan senilai Rp500 ribu. Ada juga bantuan dari pemerintah setempat berupa bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu dan bantuan dari koperasi sekitar Rp208 ribu. Meskipun sedikit, setidaknya cukup membantu," ujar Zirma.
Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar terus berupaya memberikan pembinaan terhadap UMKM, membuka pemasaran, termasuk mengimbau agar masyarakat tetap membeli produk lokal sendiri.
"Kemudian bekerja sama dengan pihak bank agar kredit yang diperuntukkan lebih diutamakan untuk usaha mikro. Bagi yang belum mendapatkan akan tetap diperjuangkan," katanya.
Ia juga mendorong agar setiap daerah mendata UMKM yang terdampak COVID-19. Kendati terkesan terdesak dan masih di tengah pendemi COVID-19. Ia berharap data tersebut segera didapatkan.
Setelah pemerintah memutuskan menerapkan masa kenormalan baru, sejumlah UMKM sudah mulai buka kembali. Akan tetapi volume usaha masih 50 persen karena terdampak COVID-19.
"Masyarakat diharapkan bersama-sama membeli produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM. Hal itu merupakan salah satu usaha kita membantu mereka," kata dia.
Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar telah merelokasi anggaran anggaran APBD sekitar 52 persen untuk penanganan COVID-19 di Sumbar, antara lain anggaran kegiatan dan perjalanan dinas.
Baca juga: Pemerintah rencanakan kredit lunak bunga nol persen bagi usaha mikro
Baca juga: Kadin minta pemerintah buat terobosan bagi UMKM yang belum bankable
Baca juga: Bos BRI sebut target kredit Rp30 triliun dari dana PEN sudah tercapai
Pewarta: Laila Syafarud
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2020
