Akademisi setuju oligarki politik harus dilawan

7 September 2020 07:44 WIB

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, dalam diskusi daring dengan tema ‘Refleksi dan Proyeksi 75 Tahun Indonesia Merdeka: Perspektif Reformasi Birokrasi’ di Jakarta, Minggu malam (6/9/2020). ANTARA

... jadi kepala daerah itu khan berbiaya mahal, ya? Birokrasi, sepengetahuan saya, juga menjadi salah satu sumber dari pembiayaan itu sendiri...

Akademisi Universitas Indonesia, Prof Eko Prasojo, menyebut oligarki politik dapat mengancam visi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait reformasi birokrasi.

Mantan wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2011-2014 itu pun menawarkan empat langkah melawan oligarki politik yang mengancam birokrasi di Tanah Air.

Baca juga: MPR soroti politik biaya tinggi dalam pemilu

"Saya setuju oligarki ini memang pelan-pelan harus kita selesaikan, dengan cara melakukan perbaikan dalam sistem politik, sistem pemilihan kepala daerah, sistem pemilu, dan juga sistem partai politik itu sendiri. Karena reformasi birokrasi itu tidak berdiri sendiri, dia berdiri di tengah subsistem yang lain," kata Prasojo, dalam diskusi daring di YouTube PARA Syndicate, di Jakarta, Minggu malam (6/9).

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI itu melihat reformasi birokrasi terhambat karena kerap dijadikan salah satu alat barter politik, contohnya ketika pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Hampir tidak ada partai politik wakili kepentingan rakyat

Ketika kepala daerah diminta pemerintah pusat untuk menjalankan reformasi birokrasi itu di daerah, kepala daerah pun akan menjadi susah. "Menjadi kepala daerah itu khan berbiaya mahal, ya? Birokrasi, sepengetahuan saya, juga menjadi salah satu sumber dari pembiayaan itu sendiri," kata dia.

Selain itu, kata dia, pada dasarnya politisi tidak suka dengan transparansi dan akuntabilitas. Karena menilai akan ada berbagai potensi material yang hilang ketika itu dilaksanakan.

Baca juga: SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah

"Termasuk jabatan, pendapatan yang diperoleh dari birokrasi, dan seterusnya. Jadi PAN-RB melawan resistensi. Nah itu yang jadi masalah. Sanggup tidak menghadapi risikonya? Birokrasi itu sering shifting burden atau menggeser beban itu ke masa berikutnya," kata dia.

Ia menjelaskan para birokrat seringkali tidak mampu melawan risiko politik, sehingga ketika diminta menjalankan reformasi birokrasi, ia meminta itu dijalankan di generasi selanjutnya saja.

"Kalau terus begitu, mau sampai kapan RB ini jadi komitmen bersama?" kata dia.

Baca juga: Pengamat: Korupsi kepala daerah akibat biaya politik tinggi