"Masyarakat sipil menggerakkan diri demi kepentingan untuk bertahan di tengah pandemi baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi serta membantu satu sama lain," ujar dia di Banjarmasin, Senin.
Dijelaskan Syamsul, masyarakat sipil meliputi warga biasa, masyarakat akademisi, peneliti, lembaga swadaya, organisasi keagamaan dan lain-lain.
Masyarakat sipil yang kuat adalah situasi dimana warga aktif dan memiliki kapasitas untuk mengorganisir dan menggerakkan dirinya dalam perjuangan mempertahankan kepentingannya.
Baca juga: IDI Kepri siap dampingi dokter korban pemukulan oknum warga
Baca juga: 24 dokter di Kepri terpapar COVID-19
"Jadi tidak hanya pemerintah yang bergerak dalam melawan pandemi COVID-19 di Indonesia, tetapi juga lapisan masyarakat sipil," tegas Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM itu.
Menurut Syamsul, pandemi berlalu saat masyarakat memahami cara menghadapinya dan ketika vaksin telah dikembangkan dan didistribusikan. Meskipun hanya dua hal utama yang diperlukan, namun perlu usaha yang maksimal mengimplementasikannya.
Oleh karena itu, agar dua hal ini dapat tercapai maka diperlukan keseriusan seluruh elemen bangsa dalam bergotong royong menghadapi pandemi.
Untuk itu, diperlukan kondisi pemerintahan yang efektif dan masyarakat yang kuat. Melalui pemerintahan yang efektif agar seluruh manajemen pandemi benar-benar terkelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun monitoring evaluasi.
Hal ini dilakukan agar target penanganan COVID-19 yang telah ditetapkan dapat tercapai, yaitu melindungi mereka yang rentan seperti lansia, penderita komorbid termasuk tenaga kesehatan.
Kemudian menekan kasus dengan cara meningkatkan kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Peningkatan 3T dengan cara meningkatkan dan pemerataan testing COVID-19 sebanyak 30 ribu orang per hari, peningkatan penyelidikan epidemiologi dan penelusuran kontak dan penguatan pengobatan.
Selanjutnya vaksinasi melalui penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif untuk program vaksinasi nasional COVID-19, peningkatan ketersediaan alat tes PCR dan APD, sosialisasi masif dengan menggunakan semua sumber daya nasional, peningkatan perilaku kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan serta peningkatan interoperabilitas infodata kesehatan, ekonomi dan sosial.*
Baca juga: Anggota DPR dukung penanganan COVID dan pemulihan UMKM terintegrasi
Baca juga: Wali Kota Bogor kunjungi RW merah COVID-19 pastikan relawan bertugas
Pewarta: Firman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
