Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menilai desain dalam Rancangan APBN 2021 belum optimal mendorong daya beli masyarakat karena anggaran untuk mendongkrak konsumsi justru menurun.
“Desain (APBN) 2021 tidak kokoh, tidak ada desain yang blueprintnya jelas dan fokus yaitu mengatasi COVID-19 dan ikutannya berupa ancaman resesi,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pemerintah seharusnya fokus dalam anggaran kesehatan dan perlindungan sosial karena dampak pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan terasa tahun 2021.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyoroti anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 justru menurun dari Rp87,55 triliun tahun 2020 menjadi Rp25 triliun.
Padahal, lanjut dia, seharusnya anggaran kesehatan itu ditingkatkan karena pemerintah berencana melakukan vaksinasi massal gratis yang dilakukan selama enam bulan sehingga membutuhkan dana besar.
Begitu juga anggaran perlindungan sosial, dukungan UMKM dan anggaran dalam PEN secara keseluruhan yang menurun, lanjut dia, dinilai kurang optimal mendorong daya beli masyarakat.
Seperti diketahui anggaran keseluruhan PEN dalam RAPBN 2021 turun dari Rp695,2 triliun menjadi Rp356 triliun, di antaranya untuk perlindungan sosial turun menjadi Rp110,2 triliun dari tahun 2020 sebesar Rp203,9 triliun.
“Ini desain sudah tidak kokoh dengan ambisi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, jelas jauh untuk menggenjot karena daya beli tidak didogkrak, pemulihan UMKM juga mungkin agak terlambat,” imbuhnya.
Ia menyoroti beberapa pos anggaran kementerian dan lembaga yang seharusnya bisa dialihkan untuk mendorong daya beli atau ke pos yang menekankan penanganan COVID-19.
Misalnya, lanjut dia, anggaran infrastruktur yang naik dari Rp281,1 triliun menjadi Rp414 triliun meski dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, mengatasi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan relatif tidak signifkan.
Begitu juga anggaran keamanan dan ketertiban meningkat menjadi Rp165,8 triliun padahal, kata dia, belum ada ramalan ancaman perang besar misalnya di kawasan Laut China Selatan.
“Anggaran infrastruktur yang Rp414 triliun itu tidak punya dampak langsung dalam waktu singkat umumnya lima tahun, keamanan ketertiban dan pertahanan juga jauh dari demand side,” imbuhnya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (7/9) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana akan mengubah alokasi anggaran PEN 2021.
Namun, tidak dijelaskan detail program PEN yang akan diubah hanya saja disebutkan perubahan itu di antaranya dapat berupa perpanjangan pemberian bantuan sosial.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
