Dalam sidang tersebut, politisi Gerindra itu didampingi Putu Supadma Rudana yang merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Didi Irawady Samsudin dari Fraksi Demokrat sebagai anggota delegasi.
Baca juga: AIPA perkukuh kerjasama di tengah pandemi COVID-19
Baca juga: Puan tekankan urgensi penanganan COVID-19 di Sidang Umum AIPA
Delegasi Indonesia memperjuangkan dua draft resolusi. Pertama, mengenai pentingnya stabilitas kawasan di masa pandemi khususnya dalam konteks isu Laut Tiongkok Selatan, dan yang kedua mengenai bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di Rakhine.
Mengenai draft resolusi pertama, Fadli Zon menekankan pada pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan terutama pada masa pandemi guna memperkuat kerja sama antarnegara ASEAN dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Baca juga: Tak bahas Rohingya, delegasi DPR tolak isu lain komisi politik AIPA
Sedangkan terkait draft resolusi kedua, Fadli Zon menyesalkan Parlemen Myanmar yang menolak usulan DPR RI tentang perlunya penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN.
Yakni, terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine.
Terlebih, ketika masalah di Rakhine tersebut telah menciptakan efek "spill over" di kawasan ASEAN, yakni manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga sebenarnya negara lain, terutama pada masa pandemi ini.
Oleh karena itu, Fadli menegaskan posisi DPR RI terkait isu kemanusiaan di Rakhine, yakni apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atas usulan Indonesia maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini tidak bisa menghasilkan resolusi apapun.
Baca juga: Fadli Zon: KAMI selamatkan demokrasi beri "checks and balances"
Baca juga: Bukan menteri, Gerindra ajukan Fadli Zon untuk posisi Ketua BKSAP
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
