Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Syaikhu menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan konstruksi pada masa mendatang, maka peran Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR perlu untuk benar-benar diperkuat.Ini kuncinya. Mencetak SDM kompeten
"Saya berharap, Dirjen Bina Konstruksi lebih powerfull lagi dalam proses penilaian pengadaan barang dan jasa serta pengawasan yang lebih ketat lagi dalam pelaksanaan konstruksi," tegas Syaikhu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, cara itu akan meminimalkan kecelakaan konstruksi dengan menguatkan Standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan).
Ia mengutarakan harapannya agar kecelakaan konstruksi dapat berkurang atau bahkan mencapai zero accident atau tidak ada sama sekali.
Mantan Wakil Walikota Bekasi itu memahami, mengatasi masalah ini memang tidak mudah, serta salah satu kuncinya adalah kompetensi SDM.
Oleh karena itu, lanjutnya, mencetak SDM yang berkompeten menjadi suatu tuntutan yang mutlak.
"Ini kuncinya. Mencetak SDM kompeten. Dari pengadaan barang dan jasa, sistem manajemen keselamatan konstruksi, hingga pencegahan korupsi dan fraud. Di sinilah peran vital Dirjen Bina Konstruksi," ungkap Syaikhu.
Oleh karena itu, Syaikhu mendukung Program Sekolah Vokasi Konstruksi dengan tujuan memperkuat SDM konstruksi melalui pendidikan dan pelatihan.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi menargetkan pembinaan 124.300 tenaga kerja konstruksi pada tahun 2021.
"Untuk pembinaan tenaga kerja konstruksi, kami menargetkan pada 2021 sebanyak 124.300 orang," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (9/9).
Menurut dia, total pembinaan 124.300 tenaga kerja konstruksi pada tahun 2021 tersebut terdiri dari pelatihan vokasi sebanyak 48.000 orang dan reguler sebanyak 76.300 orang.
Untuk pelatihan vokasi, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,1 miliar dan bekerjasama dengan SMK, politeknik serta perguruan tinggi.
Sedangkan untuk pelatihan reguler, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp74,4 miliar pada tahun depan.
Baca juga: Ditjen Bina Konstruksi PUPR peroleh anggaran Rp757,7 miliar pada 2021
Baca juga: BUMN hingga swasta sabet Penghargaan Keselamatan Konstruksi 2019
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
