Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DPD Banten Syaiful Bahri menilai pembangunan proyek PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2x1.000 MW di Suralaya, Banten, akan mengatasi persoalan pengangguran di wilayah setempat.Sepanjang itu betul- betul diawasi disnaker bahwa yang diutamakan adalah tenaga kerja lokal, itu betul-betul mengurangi pengangguran
"Sepanjang itu betul- betul diawasi disnaker bahwa yang diutamakan adalah tenaga kerja lokal, itu betul-betul mengurangi pengangguran," kata Syaiful dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Airlangga: Korean Exim akan selesaikan pendanaan proyek PLTU Suralaya
Ia menambahkan pembangunan PLTU baru ini juga membuka celah bagi pengusaha lokal untuk bisa berkecimpung dalam aneka ragam pekerjaan dan menggerakkan perekonomian di kawasan sekitar.
Namun, dia mengingatkan pengusaha daerah juga harus mengevaluasi diri dan menambah keterampilan kompetensi. Jika tidak mampu, selayaknya pengusaha lokal bekerja sama dengan pengusaha luar, yang mengedepankan keikutsertaan pekerja lokal.
Di sisi lain, Syaiful juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berkreasi dalam mengelola dan menggali potensi ekonomi, termasuk adanya dukungan regulasi agar pendapatan asli daerah meningkat.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan penyerapan warga lokal dalam proyek infrastruktur prioritas ini akan mendorong pendapatan per kapita daerah.
Dengan demikian, tambah dia, pembangunan PLTU ini secara langsung ikut mendorong terjadinya pemulihan ekonomi yang sempat lesu karena terdampak oleh pandemi COVID-19.
"Jadi, harapannya pemulihan ekonomi bagaimana sebanyak mungkin masyarakat dapat bekerja, baik secara formal maupun informal," katanya.
Menurut rencana, proyek mega PLTU berkapasitas 2x1.000 MW dengan anggaran sebesar 3,5 miliar dolar AS atau setara Rp49 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS) ini siap menyerap sampai 10.000 tenaga kerja lokal dan nasional.
Proyek dibangun konsorsium yang beranggotakan anak usaha PT PLN (Persero), PT Indonesia Power; PT Barito Pacific Tbk; dan BUMN asal Korea Selatan, Korea Electric Power Corporation (Kepco), dengan porsi saham berturut-turut sebesar 51 persen, 34 persen, dan 15 persen.
Sebelumnya, Presiden Direktur Barito Pacific Agus Salim Pangestu memastikan proyek PLTU ramah lingkungan ini akan menyerap ribuan tenaga kerja, baik tenaga kerja biasa maupun insinyur khusus.
"Kami harapkan terciptanya lapangan kerja baru ini dapat membawa dampak positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Baca juga: PLTU Jawa 7 gunakan "ultra super critical", efisiensi naik 15 persen
Baca juga: Ditargetkan operasi akhir 2020, PLTU Malinau Kaltara mulai diuji coba
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
