Pengamat: Ada "bom atom" kasus COVID jika pilkada tak ditunda
Pengamat politik, M Qodari memaparkan risiko 'bom atom' kasus COVID-19 jika Pilkada tak ditunda, menggunakan pemodelan matematika.
Direktur Eksekutif Indobarometer itu mengungkapkan pada seminar daring yang berlangsung, Sabtu (12/9) malam, jika tahapan kampanye tetap dilakukan dengan tatap muka dengan asumsi maksimal 100 orang per-titik kampanye, maka potensi orang tanpa gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari nanti diperkirakan mencapai 19.803.320 orang.
"Itu jika positivity rate kasus COVID-19 Indonesia 19 persen, dan maksimal yang ikut kampanye 100 orang. Jujur saya tidak yakin yang datang 100 orang per-titik, mungkin ada yang 500, jangan-jangan yang datang 1.000," kata Qodari pula.
Baca selengkapnya
Komisi II: Belum ada pemikiran tunda Pilkada Serentak 2020
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sampai saat ini belum ada pemikiran untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terkait desakan beberapa pihak yang meminta hal tersebut karena belum meredanya kasus COVID-19 di Indonesia.
"Sampai saat ini belum ada pemikiran dari Komisi II begitu juga pemerintah dan penyelenggara Pilkada memikirkan untuk melakukan penundaan Pilkada," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Megawati instruksikan calon kepala daerah patuhi kebijakan COVID-19
Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar para calon kepala daerah yang diusung partainya, termasuk yang bukan kader partai, untuk melaksanakan sejumlah kebijakan khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Megawati memberikan instruksi itu saat menyampaikan arahan secara virtual di hadapan peserta Sekolah Partai PDIP gelombang III, di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Kondisi COVID-19 kian memburuk, Riau diminta segera berlakukan PSBB
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho meminta agar PemerintaH Provinsi Riau segera mengambil tindakan nyata atas kondisi pandemi COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, yakni dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Saya minta agar pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah di Riau segera diberlakukan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Jangan lagi ditunda (PSBB), karena kalau dibiarkan, kasus positif COVID-19 akan terus meningkat dan terus menelan korban," ujar Agung Nugroho, di Pekanbaru, Minggu.
Baca selengkapnya
MPR: PSBB ketat harus disertai sanksi tegas
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat di Jakarta, harus disertai dengan penerapan sanksi tegas agar target menjaga kesehatan warga bisa tercapai.
"PSBB ketat jika tidak serius memberikan sanksi bagi yang melanggar, dikhawatirkan target menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan, bisa jadi akan semakin memperparah kerusakan di sektor ekonomi dan membuat kehidupan masyarakat semakin tidak nyaman," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
