"Keterlibatan TNI-Polri sangat dibutuhkan bila kita mendapati perusahaan atau kantor, apabila ada perlawanan atau hambatan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Pada PSBB kali ini, Pemprov DKI memperbolehkan perkantoran di luar 11 sektor esensial beroperasi. Syaratnya harus terapkan protokol kesehatan dan jumlah pegawai yang masuk juga hanya 25 persen dari total pegawai yang ada.
Jika ditemukan kasus COVID-19 dalam satu perusahaan maka Pemprov DKI menutup total gedung tersebut selama tiga hari untuk sterilisasi.
Baca juga: DPRD DKI diminta hentikan kunker hingga akhir tahun
Baca juga: Legislator DKI dorong pemerintah pusat ubah bansos sembako jadi BLT
Pada masa PSBB awal, masuk ke transisi, kemudian sampai saat ini penertiban yang dilakukan pihaknya berjalan tanpa ada masalah dan tidak ada perusahaan yang melawan. Untuk itu TNI-Polri belum dilibatkan untuk menertibkan perusahaan yang membandel.
"Selama ini yang kami lakukan cukup kondusif karena memang kita dalam melakukan suatu tindakan, apabila ada ketentuan yang baru kita selalu lakukan sosialisasi," katanya.
Tak hanya penertiban, pengawasan di lapangan juga hanya dilakukan oleh internal Pemprov DKI. TNI-Polri sejauh ini tidak dilibatkan.
"Memang selama ini kita tidak punya hambatan jadi masih internal kita saja bisa melakukan kegiatan pemeriksaan, pengawasan di lapangan," katanya.
Baca juga: TMII tutup total selama PSBB
Baca juga: Kadishub DKI pantau protokol kesehatan di Terminal Kalideres
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
