Menurut Bahlil, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, iklim investasi yang kondusif itu didukung dengan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU CK) atau Omnibus Law yang akan menjadi solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia nantinya.
"Perizinan teknis di daerah saat ini masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena belum disahkannya Omnibus Law. Nantinya kewenangan perizinan ini akan ditarik ke pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) beserta aturannya. Jadi nanti akan jelas waktunya," katanya dalam diskusi secara virtual dengan BritCham, Senin (14/9).
Baca juga: Kepercayaan investor Eropa berbisnis di Indonesia dinilai masih tinggi
Bahlil juga menegaskan bahwa BKPM saat ini telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dari 22 kementerian dan lembaga lain, termasuk insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday sebagaimana diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu juga menyinggung Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masih dalam tahap pembahasan saat ini.
"DNI akan dibuka kecuali untuk enam sektor, seperti perjudian, nuklir, tidak terkecuali untuk UMKM," ujarnya.
DNI merupakan salah satu poin yang diatur dalam Omnibus Law bagian investasi. Terkait hal tersebut, Bahlil juga menyatakan harapan agar Omnibus Law dapat disahkan dalam waktu dekat.
Baca juga: KBRI London ajak Inggris investasi ekonomi digital di Indonesia
Baca juga: OJK : investor Inggris tertarik perbesar investasi di Indonesia
Oleh karena itu, sebagaimana kerap disampaikan Bahlil, investor tidak perlu ragu untuk meminta fasilitasi dari BKPM. Lembaga itu berkomitmen untuk memfasilitasi segala permasalahan investor dari tahap awal hingga realisasi investasinya di Indonesia.
Vice Chairman BritCham Harun Reksodiputro menyampaikan pihaknya berharap dapat berdiskusi langsung dengan BKPM secara rutin membahas isu-isu yang dianggap penting oleh investor Inggris di Indonesia, misalnya terkait sistem OSS (Online Single Submission) dan sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus seperti energi terbarukan, pendidikan serta real estat.
"Kami harap bisa bertemu dengan Kepala BKPM setiap tiga atau empat bulan sekali untuk menyampaikan hal-hal penting terkait investasi di Indonesia," katanya.
Selama periode 2015-Semester I 2020, Inggris berada di peringkat 10 negara asal investor terbesar di Indonesia dengan total investasi 2,08 miliar dolar AS dari 3.068 proyek. Sektor tertinggi dari investasi Inggris dalam kurun waktu tersebut adalah tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan sebesar 642,1 juta dolar AS. Lokasi investasi Inggris terbanyak berada di wilayah Sumatera sebesar 643,6 juta dolar AS.
Baca juga: Izin dipermudah, BKPM sebut tujuh perusahaan relokasi ke Indonesia
Baca juga: Bahlil harap Omnibus Law Cipta Kerja minimalkan pungli
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
