Pengamat: Anggaran Rp3,2 triliun memadai untuk lumbung ikan nasional

16 September 2020 14:51 WIB

Seorang nelayan di Pulau Buru, Provinsi Maluku menggotong ikan tuna sirip kuning (yellowfin tuna) tangkapannya. ANTARA/HO-Bappenas-UNDP Global Marine Commodities Project

Saat ini, hal yang perlu dilakukan adalah menyusun peta jalan yang tepat dalam rangka merealisasikan program tersebut

Pengamat sektor kelautan Abdul Halim menyatakan anggaran sebesar Rp3,2 triliun, yang telah disetujui Komisi IV DPR RI, cukup memadai untuk mendorong realisasi program lumbung ikan nasional.

"(Jumlah anggaran sebesar Rp3,2 triliun) lebih dari cukup," katanya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: DPR setuju anggaran Rp3,2 triliun realisasikan Lumbung Ikan Nasional

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, saat ini hal yang perlu dilakukan adalah menyusun peta jalan yang tepat dalam rangka merealisasikan program tersebut.

Ia juga berpendapat bahwa pengelolaannya juga harus diarahkan kepada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 715.

Hal tersebut, lanjutnya, karena dalam WPP-NRI 715 juga termasuk Laut Maluku yang termasuk daerah sasaran menjadi lumbung ikan nasional.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran sebesar Rp3,2 triliun dalam rangka mendorong realisasi program lumbung ikan nasional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

"Berdasarkan surat Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B451/MEN/KP/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, anggaran sebesar Rp3,28 triliun yang peruntukannya antara lain untuk merealisasi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membacakan kesimpulan rapat dengan KKP di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Secara keseluruhan, Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan pagu alokasi anggaran tahun 2021 KKP sebesar Rp3,4 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk lumbung ikan nasional sebesar Rp3,2 triliun dan sisanya untuk sarana dan prasarana program desa wisata bahari (dewi bahari) serta pengangkatan barang muatan kapal tenggelam (BMKT) di 100 kawasan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai lumbung ikan nasional.

Salah satu wujud komitmen tersebut di antaranya meningkatkan SDM di Maluku dengan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku.

Baca juga: Dirjen : Perikanan budidaya ujung tombak Lumbung Ikan Nasional
Baca juga: Edhy Prabowo : KKP serius kembangkan sektor kelautan Ambon