Anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, meminta Pertamina agar menyiapkan pengambilalihan blok migas yang akan berakhir masa kontrak secara sungguh-sungguh.
"Proses pengambilalihan blok migas harus disiapkan secara sungguh-sungguh. Penyiapan ini penting untuk memastikan terjadi peningkatan kapasitas produksi migas secara nasional dalam pengelolaan sumur migas secara mandiri," katanya.
Untuk itu, persiapan pengambilalihan operasional wilayah kerja (WK) Blok Rokan oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) perlu dilakukan secara maksimal pada masa transisi ini.
Baca juga: Alih kelola Blok Rokan, Pertamina mulai pengadaan barang dan jasa
PHR memiliki ekpektasi terhadap pengelolaan Blok Rokan untuk memastikan produksi minyak yang akan dihasilkan oleh Rokan bisa meningkat menjadi sekitar 200.000 BOPD (barel per hari) setelah alih kelola.
Saadiah mencatat, dalam perkembangan beberapa tahun belakangan, produksi Blok Rokan mengalami penurunan signifikan. Efek penurunan lifting minyak Blok Rokan, lanjutnya, berdampak turunnya rerata produksi minyak secara nasional.
Maka, Saadiah mengingatkan, pengalihan pengelolaan menjadi 100 persen oleh Pertamina Hulu perlu disiapkan matang.
"Jika sudah 100 persen sudah dikendalikan, lifting Blok Rokan dapat ditingkatkan kuantitasnya. Mendukung pemenuhan target APBN 2020, produksi minyak dipatok mencapai 755.000 barel per hari. Lifting minyak di Blok Rokan jangan sampai jatuh bebas seperti produksi 2018 dan 2019," papar Saadiah.
Ia juga mendorong Pertamina dapat mempersiapkan diri pula untuk mengambil alih kawasan lainnya yang akan mengalami masa terminasi seperti Blok Jabung pada 2023.
Baca juga: PGN: Pembangunan pipa minyak Blok Rokan perkuat portofolio perseroan
Sebagaimana diwartakan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersiap mengambil alih operasional wilayah kerja (WK) Blok Rokan yang akan dimulai pada 9 Agustus 2021, salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa.
Direktur PT PHR, RP Yudantoro dalam keterangan pers Pertamina di Jakarta, Senin, mengatakan sampai saat ini PHR sedang melakukan pemetaan kontrak-kontrak yang ada di PT CPI dan rencana kerja PHR pasca transisi.
PHR juga tengah melakukan penentuan kebutuhan barang dan jasa dari seluruh entitas fungsi pengguna. Untuk mempercepat proses pengadaan nantinya, PHR mulai bertemu dengan para calon mitra kerja dan melakukan sosialisasi terkait proses dan prosedur pengadaan di PHR.
Sosialisasi ini dilakukan secara daring pada Kamis (3/9) kepada sekitar 150 calon mitra kerja yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang pernah menangani sejumlah kebutuhan barang dan jasa di WK Rokan.
“Kami menyadari PHR tidak dapat bekerja sendiri untuk mengoptimalkan dan mengembangkan WK Rokan. Untuk itu diperlukan adanya keterlibatan para mitra kerja dalam pengadaan barang dan jasa yang kita butuhkan untuk keperluan dan kepentingan operasional WK Rokan,” kata Yudantoro.
Terkait dengan data mitra kerja dan kontrak, Yudantoro mengatakan pihaknya dibantu oleh SKK Migas, terus melakukan komunikasi intensif dengan PT CPI untuk percepatan transisi dokumen atau data dari kontrak mitra kerja yang dimiliki PT Chevron Pacific Indonesia selama periode 2017-2021, termasuk yang sudah habis masa waktu kontraknya namun masih diperlukan untuk operasional WK Rokan.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
