Ketua MPR, Bambang Soesatyo, bersama Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro, sepakat menjalin kerja sama di bidang riset dan kajian, salah satunya untuk melakukan harmonisasi kesesuaian berbagai produk undang-undang dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, kerja sama juga dilakukan untuk membangun strategi formulasi internalisasi ideologi Pancasila di kalangan milenial.
"Tekanan arus globalisasi di era disrupsi, yaitu informasi global dengan leluasa bisa diakses tanpa filter, maka membumikan Pancasila dihadapkan pada sebuah tantangan besar," kata Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Hal itu dia katakan usai menerima jajaran pimpinan UI, di Ruang Kerja Ketua MPR, Jakarta, Kamis. Pimpinan UI yang hadir antara lain, Sekretaris Universitas, dr Agustin Kusumayati, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof Abdul Haris, serta Kepala Badan Kerja sama, Ventura, dan Digital, Prof Dedi Priadi.
Menurut dia, atas nama modernitas zaman, globalisasi telah menawarkan nilai-nilai yang dikemas seakan-akan lebih menarik daripada nilai-nilai Pancasila.
Karena itu dia menilai, medium globalisasi berbasis teknologi informasi, maka sudah tepat jika saat ini kita menggugah kesadaran dan semangat generasi muda untuk ambil bagian dalam upaya-upaya membumikan Pancasila.
"Karena generasi muda mempunyai tingkat adaptasi dan literasi teknologi yang memadai," ujarnya.
Soesatyo mengatakan, kerjasama itu juga akan menyasar kajian demografi dan antropologi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal serta perbatasan negara.
Ia mengatakan, hingga kajian geopolitik dan hubungan internasional posisi Indonesia di lingkungan ASEAN, G-20, maupun dalam skala internasional lainnya.
Menurut dia, selain di berbagai bidang kajian dan riset, kerjasama juga akan dilakukan di bidang pendidikan dengan meningkatkan kompetensi pegawai Sekretariat Jenderal MPR.
"Sehingga para pegawai yang masih memiliki strata pendidikan S1, bisa melanjutkan ke S2. Begitupun yang sudah S2, bisa melanjutkan ke S3. Dengan demikian kemampuan dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Setjen MPR bisa meningkat," katanya.
Ia mengatakan, UI merupakan satu-satunya kampus yang memiliki program doktor (S3) kajian Stratejik dan Global, yang memiliki basis pendekatan multidisplin ilmu. Selain itu menurut dia, UI juga memiliki berbagai program pascasarjana seperti FISIP, hukum, administrasi publik, dan ekonomi/manajemen, yang sesuai dengan bidang pekerjaan ASN di MPR.
"Para ASN yang ditugaskan belajar disana juga bisa mendapatkan pelatihan legal drafting, formulasi kebijakan publik, evidence based policy, regulatory impact assessment', evaluasi kebijakan publik, hingga public finance," ujarnya.
Menurut dia, dengan kerjasama tersebut, keilmuan ASN Setjen MPR dapat diperbaharui sehingga tidak hanya sibuk di kegiatan administrasi namun juga bisa memahami kondisi kebangsaan dan internasional secara "tajam".
Jajaran rektorat UI yang hadir antara lain, Rektor Prof. Ari Kuncoro, Sekretaris Universitas dr. Agustin Kusumayati, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Prof. Abdul Haris, serta Kepala Badan Kerjasama, Ventura, dan Digital Prof. Dedi Priadi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
