Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sebuah "grand design" Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tingkat mikro sehingga pengetatan maksimum dapat dilakukan di tingkatan RT, RW, dan kecamatan.
"Gubernur DKI dapat melakukan pemetaan PSBB secara mikro, mulai tingkat RT, RW bahkan kecamatan yang memiliki zonasi mana yang harus diperhatikan untuk memutus penyebaran COVID-19," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Satgas PSBB Jakarta tindak 9.734 pelanggar protokol kesehatan
Langkah itu, menurut dia, tentunya harus ada rencana dan pendataan yang jelas serta terukur sehingga di masa mendatang tidak perlu lagi PSBB total, cukup mikro sesuai kasus-kasus di tingkatan bawah.
Azis mengharapkan aparat keamanan yang membantu dalam penegakan aturan PSBB dapat ikut serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat baik dari sisi penggunaan masker, pembatasan sosial maupun kebersihan.
Baca juga: Langgar protokol kesehatan PSBB Jakarta, 23 restoran disegel
"Aparat keamanan wajib menjalankan protokol tersebut sebagai contoh kepada masyarakat, aparat pun dilarang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah di luar protokol kesehatan. Jangan sampai saat masyarakat ditegur, tapi justru aparat keamanan yang tidak menerapkan protokol dengan benar," ujarnya.
Dia berharap PSBB dapat membawa dampak positif dan pembelajaran untuk mendisiplinkan diri terhadap protokol kesehatan.
Baca juga: Satgas PSBB Jakarta awasi protokol kesehatan di daerah kumuh
"Masyarakat harus selalu jaga kesehatan dan bersama putus mata rantai penyebaran COVID-19, agar roda ekonomi dapat kembali normal di wilayah DKI Jakarta," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
