"Selama ini pengelolaan hutan wisata belum dikelola dengan baik, sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat dan PAD," kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan saat memimpin rapat koordinasi pengelolaan hutan wisata di Pangkalpinang, Jumat.
Ia mengatakan optimalisasi pengelolaan wisata dalam kawasan hutan ini, sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah lebih kreatif mencari peluang-peluang peningkatan PAD di tengah pandemi COVID-19.
"Kita banyak memiliki hutan wisata, namun belum dikelola dengan baik oleh BUMDes dan masyarakat," ujarnya.
Misalnya, kawasan hutan mangrove di Kurau Barat, Bukit Paradong di Belitung, Juru Seberang, Bukit Pinteir di Kampung Dul, Air Bedelew di Belinyu, serta beberapa tempat lainnya di setiap kabupaten kota yang belum dikelola dengan baik, sehingga kunjungan wisatawan di wisata hutan daerah ini kurang.
"Kalau desa bisa mengelola ini dengan baik, tentunya ada penguatan ekonomi dari kawasan hutan ini,” katanya.
Masyarakat dan swasta belum bersinergi dan terjadi permasalahan dalam pengelolaan hutan wisata ini, diharapkan hal seperti itu tidak terjadi lagi, sehingga diperlukan kebijakan atau perencanaan dirancang lebih efektif dan akurat perhitungannya.
"Dari pengelolahan ini ada bagi hasil, baik dari pengelola hutan maupun kepada KPH, sehingga secara otomatis PAD kita bisa bertambah," katanya.
Ia meminta seluruh kepala KPH di Babel segera melakukan penataan yang tepat. Supaya masyarakat yang mengelola, mendapatkan hasil dari kawasan hutan wisata tersebut dengan baik.
Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Erzaldi, diikuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Marwan, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Afriyanto dan seluruh kepala KPH se-Babel.
Pewarta: Aprionis
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2020
