"Mengikuti keputusan KPU saja. Pasti ada penyesuaian tapi 'nggak' masalah," katanya di Solo, Jateng, Senin.
Ia mengatakan yang penting dilakukan selama kegiatan pilkada adalah berkomitmen menjaga protokol kesehatan.
"Saya kan sempat bikin inovasi kampanye tanpa tatap muka, sama saja diundur atau tidak. Kapan saja siap, tunggu saja keputusan seperti apa," katanya.
Baca juga: PBNU minta Pilkada 2020 ditunda demi kesehatan rakyat
Sementara itu, Wali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan penundaan tersebut tergantung dari KPU sendiri.
"Tetapi sepanjang KPU melakukan pilkada menggunakan strategi yang saya pakai ketika membagi BST (bantuan sosial tunai), yaitu ada undangan terjadwal, protokol kesehatan dilaksanakan nampaknya tidak ada masalah. Tetapi saya tidak ada kewenangan untuk itu," katanya.
Ia mengatakan dengan penerapan tersebut maka dipastikan tidak akan ada kerumunan massa.
"Saat pemilihan, pemilih pakai sarung tangan masing-masing. Syukur dikasih KPU. Meski demikian, pada dasarnya Solo tinggal melaksanakan, keputusan oleh pusat," katanya.
Baca juga: PP Muhammadiyah minta pelaksanaan Pilkada 2020 ditinjau ulang
Seperti diwartakan sebelumnya, sejumlah pihak mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 saat pandemi COVID-19 karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.
Setidaknya dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Baca juga: Anggota Bawaslu sebut penundaan Pilkada 2020 akan timbulkan masalah
Baca juga: Komnas HAM usul tahapan pilkada serentak ditunda
Baca juga: Mendagri: Penundaan proses hukum cakada lebih banyak dampak positif
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
