"Sikap netral perlu ditunjukan PNS, sebab PNS adalah aparat negara yang tidak diperbolehkan terlibat dalam partai politik, karena dikhawatirkan akan menyimpang dari tugasnya sebagai aparatur pemerintahan," kata Wahyudi, di Sampit, Minggu.
Menurut Wahyudi, setiap PNS sama sekali tidak diperbolehkan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kampanye, dan bila sampai diketahui terlibat langsung maka akan diberikan teguran kepada yang bersangkutan.
Menurut dia, teguran akan diberlakukan tidak pandang bulu kepada semua PNS baik pejabat struktural, fungsional, maupun staf. Semua yang terlibat langsung akan dikenakan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat dan pemindahan tugas, katanya.
"Pilkada Kotim tidak lama lagi akan digelar dan pelaksanaannya kami harap bisa berjalan dengan lancar tanpa ada perbuatan anarkis dan seluruh masyarakat bisa menjaga keadaan lebih kondusif sehingga apabila mendengar isu-isu yang mengarah pada adu domba untuk tidak dihiraukan," katanya.
Biasanya, kata Wahyudi, Pilkada kerap dikaitkan dengan isu agama dan suku, namun pihaknya meminta masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan adanya isu tersebut, karena pertikaian hanya akan berakibat kesengsaraan.
Wahyudi menilai bila ada PNS yang terlibat dalam Plkada maka pekerjaannya sebagai aparatur negara akan terganggu karena waktunya akan terkuras memikirkan kegiatan kampanye.
Dalam pelaksanaan Pilkada mendatang Wahyudi juga menekankan agar nanti jangan sampai ada aset dinas seperti mobil atau motor dinas yang digunakan untuk berkampaye, serta perkantoran juga tidak diperkenankan dijadikan ajang kampanye.
"Berdasarkan laporan yang kami terima, saat ini ada beberapa aparatur yang mulai terlibat menjadi tim sukses calon bupati tertentu, meski masih belum terlibat secara langsung," terangnya.
Kepada para PNS yang terlibat itu, Wahyudi meminta mulai sekarang untuk segera meninggalkan keterlibatannya dalam kegiatan berkampaye dalam memberikan dukungan kepada calon bupati tertentu.
Dalam pilkada tahun ini, Bupati memprediksi banyak unsur birokrasi yang akan maju termasuk sejumlah pejabat daerah hingga kepala dinas, baik yang diusung parpol maupun yang maju dengan jalur independen.
Dirinya berharap semua bakal calon yang akan maju dalam Pilkada Kotim itu bisa konsekuen dengan status dirinya sehingga tidak membawa nama institusi pemerintahan untuk berkampanye.
"Pejabat yang menyatakan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati kami harap segera mengurus masa cuti sebagai PNS." katanya.
Kemudian sejak dini melimpahkan program kerja yang sudah disusun kepada mereka yang berkompeten di setiap kantor, dinas atau instansi lainnya. Sehingga tugas negara tidak terbengkalai dan keinginan maju sebagai calon bupati bisa terlaksana, jelas Wahyudi. (RA/K004)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
