Persoalan netralitas birokrasi selalu menjadi sorotan sehingga butuh perhatian khusus.
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyarankan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Bawaslu membentuk task force untuk menegakkan netralitas birokrasi, khususnya pada Pilkada 2020.
"Kalau bisa Kementerian PAN-RB bekerja sama dengan Bawaslu bentuk task force untuk awasi netralitas birokrasi agar pelaksanaan pilkada makin berhasil," kata Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB, BKN, dan KASN secara fisik dan virtual di kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu.
Jumlah daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, kata dia, sangat banyak, yaitu 270 daerah terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Menurut dia, persoalan netralitas birokrasi selalu menjadi sorotan, khususnya dalam pilkada maupun pemilu, sehingga butuh perhatian khusus terkait dengan persoalan tersebut.
"Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, netralitas birokrasi selalu menjadi sorotan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sulsel laporkan dugaan pelanggaran 61 ASN ke KASN
Baca juga: Wapres sebut masalah netralitas ASN pada pilkada penyakit lama
Dalam raker tersebut, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengungkapkan data lembaganya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN pertanggal 21 September 2020.
Menurut dia, ada 618 ASN yang dilaporkan ke KASN. Dari jumlah itu, sebanyak 463 atau 74,9 persen dinilai melanggar dan telah mendapatkan rekomendasi KASN.
Sebanyak 216 ASN atau 46,7 persen sudah ditindaklanjuti oleh PPK (pejabat pembina kepegawaian) dengan penjatuhan sanksi.
Berdasarkan data KASN, kata dia, ada lima kategori pelanggaran ASN, yaitu: pertama, kampanye/sosialisasi di media sosial (23,3 persen); kedua, melakukan pendekatan ke parpol terkait dengan pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah (18,2 persen).
Ketiga, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon/bakal calon (11 persen); keempat, membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan pasangan calon selama masa kampanye (11 persen); dan kelima, menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/calon peserta pilkada (10,9) persen.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
