Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memaksimalkan penggunaan pompa hingga sumur resapan untuk mengendalikan banjir di wilayahnya.Kami masih data di masing-masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini
Langkah-langkah pengendalian banjir di Jakarta itu tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim, kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juani Yusuf di Jakarta, Kamis.
Juani menunjuk pompa pengendali banjir dari 478 unit yang rata-rata usianya sudah di atas 10 tahun hanya dua sampai tiga persen yang rusak sedangkan sisanya bisa berfungsi dengan melakukan pemeliharaan saja.
"Sejak Maret kami sudah mulai kerja. Ketika sekarang mau datang hujan, kami harus siap. Pada tahun ini, rencananya akan datang 19 pompa bergerak (mobile) yang saat ini tengah dalam proses lelang," kata Juaini Yusuf saat dihubungi.
Baca juga: Wagub minta 82 kelurahan siap hadapi kemungkinan banjir lebih cepat
Juaini juga menyebut pihaknya tengah mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung milik Pemprov DKI Jakarta, seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan sebagainya.
Rencananya akan terdapat 300 sumur resapan yang dibangun tahun 2020 ini. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar tiga sampai empat ribu titik.
Baca juga: 22 RT di Jakarta Barat terendam banjir
"Kami masih data di masing-masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini. Kami masih usahkan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan tersebut," ucapnya.
Adapun soal pembebasan lahan untuk melakukan pengendalian banjir saat ini, Juaini menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan proses pembayaran seperti di Kali Sunter, Ciliwung, dan Jati Kramat. Sementara untuk kali Pesanggrahan dan sebagian Ciliwung sudah terbayarkan.
"Ini masih terus kami upayakan percepatannya, karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," pungkasnya.
Selain itu, Juaini menyebut sedikitnya ada 80 ribu pasukan ditambah dengan ASN yang membantu untuk mempercepat pengendalian banjir ketika hujan datang. Ribuan pasukan tersebut sudah berjaga di titik rawan saat mendung tiba.
Diketahui sebelumnya, Ingub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 September Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim itu meminta agar seluruh Lurah, Camat, Walikota hingga Kepala Dinas untuk mengebut semua program penangan banjir mengingat adanya perubahan iklim dimana musim penghujan diperkirakan terjadi lebih awal dari biasanya.
Baca juga: BPBD DKI ingatkan adanya potensi hujan lebat
"Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas resiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial," kata Anies dalam Ingub tersebut dikutip, Rabu (23/9).
Dalam Ingub tersebut ditekankan untuk pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini serta sistem penanggulangan banjir.
Serta arahan untuk memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.
"Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi," tulis Ingub tersebut.
Anies kemudian menginstruksikan pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir.
Anies juga berharap ada ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2020
