"Kita tidak ingin membatalkan daerah ini sebagai tuan rumah MTQ Nasional, namun kondisi saat ini dalam keadaan darurat bencana non alam," kata dia saat rapat bersama Pemprov Sumbar terkait pelaksanaan MTQ Nasional di Padang, Kamis.
Ia menilai pelaksanaan MTQ kali ini bisa menjadi kluster penyebaran COVID-19 karena masih banyak kegiatan seremonial dan mengumpulkan banyak orang.
Dirinya mengkritisi rencana pembukaan MTQ yang akan dilaksanakan di Main Stadium Padangpariaman, dibuka dengan tari massal.
Menurut dia, hal ini sangat rentan dalam penyebaran COVID-19 dan siapa yang bisa mengontrol tidak terjadi kerumunan dalam acara pembukaan.
"Jangan dipaksakan ada kegiatan seremonial. Sebaiknya kita kurangi atau dihilangkan saja," katanya
Politikus Demokrat itu mencontohlan pelaksanaan upacara HUT RI saja dilakukan berbeda, yakni secara virtual dan juga pelaksanaan pilkada yang akan dilakukan secara ketat.
Ia meminta pemerintah daerah lebih bijak menyikapi hal ini dan jika memang MTQ Nasional tetap digelar hendaknya perlombaan saja dan jangan ada kegiatan seremonial.
"Jangan hanya ingin dapat nama baik malah celaka yang terjadi nantinya," kata dia.
Sementara anggota Komisi V lainnya Maigus Nasir menekankan soal kegiatan MTQ saat ini. Dia mempertanyakan izin pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang berkumpul saat MTQ Nasional nantinya
"Izinnya siapa yang mengeluarkan, jangan sampai bertentangan dengan aturan dan tugas dari satgas COVID-19 baik dari tingkat daerah hingga nasional. Jangan sampai kegiatan ini menjadi inskonstitusional," kata dia.
Selain itu, dia menyebutkan kafilah Sumbar harus anak-anak dari daerah ini. "Jangan mengubah data-data peserta. Ini akan membawa hal negatif baik dari segi hukum negara, dan semangat dari anak kita di sini," katanya.
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri menyebutkan, penonton MTQ akan dibatasi dengan ketat termasuk menyediakan APD bagi panitia.
"Kalau untuk pawai ta'aruf memang tidak kita laksanakan. Ini upaya kita," kata dia.
Sekretaris Umum LPTQ Sumbar, Edison menyampaikan, mayoritas kafilah adalah "aset" Sumbar, meskipun ada kafilah yang domisili di Jakarta, tapi asalnya Sumbar. Lalu ada juga anak Sumbar yang sudah lama di rantau tapi tetap asal daerah ini.
Dia menekankan kafilah itu ada kaitannya dengan Sumbar. Pihaknya menekankan kafilah yang tak ada "darah" Sumbar sudah dicoret dan dikeluarkan.
"Selebihnya kafilah memang asal Sumbar dan memiliki prestasi dan potensi. Kafilah asal Sumbar yang akan ikut sebanyak 76 orang," katanya.
Baca juga: BNPB bantu jembatan penunjang MTQ Nasional di Sumbar
Baca juga: MTQ Nasional XXVIII di Sumbar akan dibuka 22 Agustus 2020
Baca juga: Publikasi MTQ Nasional XXVIII diluncurkan secara virtual
Baca juga: Gubernur: MTQ Nasional Sumbar tetap ada penonton, tapi dibatasi
***3***
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020
