Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Sabtu, mendukung pemerintah meningkatkan anggaran dana abadi riset Iptek dari Rp3 triliun menjadi Rp5 triliun.
Mulyanto menilai peningkatan anggaran ini perlu direalisasikan jumlah penambahan anggarannya agar riset Iptek dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan daya saing bangsa.
"Sebagaimana diamanatkan dalam dalam UU No. 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dimana pada Pasal 62 ayat (1) disebutkan, Pemerintah membentuk dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian. dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, maka sudah sepatutnya Pemerintah menyediakan anggaran yang layak untuk menunjang kegiatan riset Iptek," papar Mulyanto.
Baca juga: Kemristek upayakan kemandirian Indonesia sediakan vaksin COVID-19
Mulyanto mengingatkan alokasi anggaran riset Iptek ini jangan dipandang sebagai biaya tapi harus dilihat sebagai investasi membangun daya saing bangsa.
Hal tersebut, lanjutnya, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai maka kegiatan riset Iptek tidak bisa maksimal.
Mulyanto menyoroti alokasi anggaran untuk riset yang sangat kecil dibanding anggaran belanja barang-barang hasil riset negara lain.
Mulyanto mencontohkan, anggaran riset vaksin corona dialokasikan hanya sekitar Rp10 miliar, sedangkan anggaran untuk pembelian vaksin impor bisa mencapai Rp25 triliun.
"Sebagai mantan peneliti saya merasakan betul sulitnya melakukan riset Iptek karena keterbatasan anggaran. Inovasi yang dihasilkan jadi kurang maksimal karena tidak ada dukungan pendanaan," paparnya.
Mulyanto mengingatkan bahwa di Indonesia banyak peneliti hebat dengan kualitas dan kapasitas keilmuannya tidak kalah dibanding peneliti asing, namun sayangnya peneliti-peneliti itu tidak didukung dengan anggaran yang memadai sehingga tidak jarang peneliti harus bekerjasama dengan lembaga riset luar negeri.
Baca juga: Indonesia terbuka untuk kerja sama riset internasional kehati laut
Terkait riset perekonomian, sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kemampuan dan peranan dari riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah dapat terus ditingkatkan untuk berkontribusi menyempurnakan berbagai kebijakan pemerintah.
"Saya tentu berharap perguruan tinggi akan terus melakukan riset dengan cara bersungguh-sungguh dan terus membuka dari sisi data metodologi serta cara menganalisa," katanya dalam acara FREKS IAEI di Jakarta, Senin (21/9).
Sri Mulyani mengatakan melalui riset yang dilakukan oleh para peneliti itu dapat menciptakan koreksi dan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong peningkatan dan penguatan industri keuangan dan ekonomi syariah.
"Riset dapat memberikan rekomendasi ke kebijakan pemerintah dan merupakan suatu evidence based atau basis yang didasarkan data dan fakta yang kemudian kita ramu untuk terus memperbaiki kebijakan," kata Menkeu.
Tak hanya itu, menurut Sri Mulyani, riset juga berperan penting dalam memberikan gambaran solusi kepada pemerintah di tengah adanya berbagai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Tanah Air.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
