Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dikabarkan telah memperoleh suara mayoritas 37 kursi berdasarkan keputusan tidak resmi hingga jam 20.50 malam sehingga berhak membentuk Pemerintahan Negeri Sabah.Pemilu dini negara bagian timur Malaysia tersebut diadakan setelah Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah atau setingkat DPRD Sabah bubar pada 30 Juli 2020
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kuala Lumpur, Sabtu, GPS merupakan gabungan dari koalisi partai Barisan Nasional (BN), Perikatan Nasional (PN) dan partai Partai Bersatu Sabah ( PBS).
Sedangkan rincian perolehan 37 kursi masing-masing UMNO 15 kursi, Bersatu 10 kursi, Star enam kursi dan PBS enam kursi sedangkan Partai Bersatu Rakyat Sabah (PBRS), Partai Asosiasi China Malaysia ( MCA) dan Partai Progresif Sabah (SAPP) tidak memperoleh kursi.
Sementara itu Partai Warisan Sabah yang telah memenangkan Pemilu 2018 lalu dan membentuk pemerintahan di Sabah hanya memperoleh 20 kursi masing-masing Warisan 13 kursi, Partai Keadilan Rakyat (PKR) satu kursi, Partai Aksi Demokratis (DAP) enam kursi sedangkan Partai Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu (UPKO) dan Amanah tidak memperoleh kursi.
Baca juga: Komnas HAM Malaysia pantau pemilu di Sabah
Baca juga: Debat calon Gubernur Sabah dibatalkan
Pada kesempatan terpisah, Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah Krisnha Djelani dalam pernyataannya menjelaskan bahwa sesuai aturan perundang-undangan Malaysia parpol pemenang Pemilu harus mengantongi 37 kursi atau 50 persen plus 1.
Koalisi parpol pemenang Pemilu inilah yang akan membentuk pemerintahan baru untuk lima tahun ke depan.
"Pemilu dini negara bagian timur Malaysia tersebut diadakan setelah Dewan Undangan Negeri (DUN) Sabah atau setingkat DPRD Sabah bubar pada 30 Juli 2020," kata .Krisnha Djelani.
Waktunya lebih awal dua tahun dari yang seharusnya.
Pemilu parlemen Sabah yang terakhir diselenggarakan pada Mei 2018 yang dimenangkan oleh koalisi partai Warisan, PKR, DAP dan UPKO.
"Koalisi empat partai ini mampu mengalahkan koalisi yang tergabung dalam Barisan Nasional yang dimotori partai UMNO selaku penguasa selama ini di Malaysia," katanya.
Pemilihan parlemen ini diselenggarakan lebih awal akibat dari pergolakan politik di pemerintahan federal pasca mundurnya Dr. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari 2020.
Pemerintahan berubah setelah kepemimpinan nasional di Malaysia digantikan oleh Muhyiddin Yassin dari Koalisi Barisan Nasional turut mempengaruhi perpolitikan di Sabah, ucap Krisnha.
Hasil pemilu 2018 di Malaysia, Negeri Sabah dipimpin oleh Ketua Menteri Shafie Apdal dan tidak sehaluan dengan pemerintahan federal yang baru Muhyidin Yasin.
Baca juga: PAS minta penjelasan ke UMNO terkait Anwar Ibrahim
Baca juga: Kampanye Pemilu Sabah dibatasi 30 orang
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
