• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah kawal proyek pengaman pesisir Pantura Jawa Rp54,9 triliun

Pemerintah kawal proyek pengaman pesisir Pantura Jawa Rp54,9 triliun

28 September 2020 19:06 WIB
Pemerintah kawal proyek pengaman pesisir Pantura Jawa Rp54,9 triliun
Dokumentasi. Foto udara kondisi banjir rob di Slamaran, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (3/6/2020). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra/aww.

Manfaat program ini antara lain mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) mengawal ketat proyek prioritas pengaman pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa senilai Rp54,9 triliun sebagai upaya mengatasi banjir rob di sejumlah kota termasuk DKI Jakarta.

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahman Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan proyek pengaman pesisir itu meliputi lima kota yakni Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Demak.

"Manfaat program ini antara lain mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon, serta Berkurangnya waktu tempuh Semarang-Demak (1 jam menjadi 25 menit). Di Jakarta, khususnya pada kawasan teluk Jakarta salah satu programnya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), di antara implementasi program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Tanggul Pantai dan Laut serta Sistem Sanitasi Jakarta," kata Rahman.

Dengan total alokasi anggaran hingga 2024 sekitar Rp54,9 triliun dengan rincian skema APBN Rp31,4 triliun, KPBU Rp18,7 triliun dan APBD sebesar Rp4,8 triliun, ada berbagai program pengaman pesisir yang dilakukan, diantaranya pengaman pesisir Pantura Jakarta yang ditargetkan akan dibangun sejauh 7,25 km.

Ada pula pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, pembangunan dan peningkatan tanggul laut, break water, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pantura Jawa.

Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta BUMN dan swasta sebagai pelaksana proyek.

"Selain itu, kita juga menggandeng KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam kerangka identifikasi infrastruktur dan bangunan pantai di Pantura jawa, langkah ini merupakan upaya terpadu yang cukup efektif untuk mengoptimalkan dampak program sesuai maksud dan tujuannya," imbuh Rahman.

Guna pengawalan ini, sejak pertengahan September, Rahman beserta Tim Kemenko Maritim dan Investasi bersama KKP melaksanakan ground check antara lain di Kawasan Pekalongan, Tegal, dan Pemalang.

"Hingga akhir bulan September kami akan lanjutkan ke Semarang dan Demak untuk pemahaman kondisi di lapangan melalui ground check ini," kata Rahman.

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi banjir rob di pesisir utara dan selatan Jawa
Baca juga: Akademisi sebut Jakarta Utara bakal "tenggelam"

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020