"Memahami kondisi sosial demografi OAP dan perubahannya merupakan hal yang sangat strategis karena bermanfaat untuk bahan dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan," kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan LIPI Tri Nuke Pudjiastuti dalam acara peluncuran virtual "Buku-Buku Tantangan dan Solusi Tanah Papua dari Sisi Kependudukan" di Jakarta, Kamis.
Tri Nuke mengatakan studi sosial demografi di Tanah Papua merupakan rangkaian kegiatan penelitian sepanjang 2019 di wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw.
Tiga judul buku tersebut adalah Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya; Pendidikan Sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua; serta Kesehatan Ibu dan Anak Orang Asli Papua: Antara Ketersediaan Layanan dan Tantangan Sosial Budaya.
Penulisan buku tersebut mengungkapkan dan mengidentifikasi beragam persoalan sosial demografi di Papua Barat yang begitu kompleks dan berusaha untuk memberikan sejumlah rekomendasi bagi berbagai pihak yang peduli terhadap pendidikan di Papua Barat.
Aspek yang diteliti dalam rangkaian penelitian itu difokuskan pada situasi kehidupan OAP, termasuk sosial-demografi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai politik kebijakan yang menyertainya, juga inklusifitas.
Tri Nuke mengatakan kondisi sosial demografi OAP dipengaruhi oleh persoalan sumber daya manusia yang menjadi faktor terpenting untuk kemajuan suatu wilayah.
Oleh karenanya, strategi pengembangan sumber daya manusia selalu menjadi dasar dari kegiatan pembangunan jangka panjang, menengah hingga jangka pendek. Strategi tersebut bersifat kompleks yang bermuara pada aspek kesehatan dan pendidikan pada suatu komunitas.
Tri Nuke mengatakan memahami kondisi sosial demografi OAP dan perubahannya merupakan hal yang sangat strategis karena bermanfaat untuk bahan dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan di Papua.
Hasil penelitian pada tataran kebijakan telah menghasilkan beberapa laporan kebijakan (policy paper) tentang pengelolaan keragaman demografis, pendidikan, dan kesehatan ibu-anak.
Laporan kebijakan itu telah dipresentasikan dan diserahkan secara resmi kepada Gubernur Provinsi Papua Barat pada Desember 2019.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Gusti Ketut Ayu Surtiari mengatakan data demografi untuk OAP masih belum lengkap khususnya karena dikaitkan dengan jumlah suku-suku bangsa yang banyak di Papua.
Kondisi sosial demografi meliputi jumlah, struktur/komposisi, dan distribusi OAP. Ketiga hal tersebut ditentukan oleh kelahiran, kematian dan migrasi.
Buku itu menyajikan data dan informasi tentang kondisi dan perubahan sosial demografi OAP di Provinsi Papua Barat. Fokus kajian dilakukan di Kabupaten Sorong sebagai daerah tujuan migrasi sehingga proporsi OAP kecil dan di Kabupaten Tambrauw yang memiliki proporsi OAP yang dominan.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Widayatun mengatakan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk OAP, khususnya di Provinsi Papua Barat, perlu mendapat prioritas dalam pembangunan dan merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia.
"Pelayanan kesehatan ibu dan anak di provinsi ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan," tutur Widayatun.
Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Anggi Afriansyah mengatakan setiap anak memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.
"Kami berusaha bagaimana kemudian pendidikan hadir sebagai jalan terang yang bisa membuat anak-anak papua ini memperoleh haknya karena memang pendidikan sebagai fundamental yang harus diterima," ujar Anggi.
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2020
