Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk orang asli Papua khususnya di Provinsi Papua Barat memerlukan peningkatan ketersediaan dan akses layanan dan sumber daya terampil serta pendidikan kesehatan bagi warga setempat.berbagai hambatan dan tantangan dari sisi penyedia layanan
"Pelayanan kesehatan ibu dan anak di provinsi ini menghadapi berbagai hambatan dan tantangan baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan," peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Widayatun dalam acara peluncuran virtual "Buku-Buku Tantangan dan Solusi Tanah Papua dari Sisi Kependudukan", Jakarta, Kamis.
Kesehatan ibu dan anak merupakan tolok ukur yang sangat penting bagi terciptanya generasi penerus yang berkualitas.
Dalam acara itu, Widayatun memaparkan tentang satu dari tiga buku yang diluncurkan LIPI, yang berjudul Kesehatan Ibu dan Anak Orang Asli Papua: Antara Ketersediaan Layanan dan Tantangan Sosial Budaya
Dua buku lain adalah Pendidikan Sebagai Jalan Terang: Membangun Pendidikan yang Responsif terhadap Kondisi Geografis, Demografi, Sosial, dan Budaya Orang Asli Papua; dan Orang Asli Papua: Kondisi Sosial Demografi dan Perubahannya.
Widayatun menuturkan rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh keterbatasan dan tantangan struktural dari penyedia layanan seperti dinas kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) dan pondok bersalin desa (polindes), serta tantangan sosial kultural pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak oleh pengguna layanan kesehatan ibu dan anak orang asli Papua.
Baca juga: Kepedulian perempuan Papua cegah COVID-19
Baca juga: Tokoh adat-agama Papua didorong berperan lindungi perempuan-anak
Menurut Widayatun, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan di wilayah itu cukup kompleks, yang mana di sisi hulu terkait dengan determinan sosial budaya yang memengaruhi pelayanan kesehatan, sedangkan di sisi hilir terkait dengan ketersediaan dan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
Penyadartahuan masyarakat dan pendidikan tentang kesehatan menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemanfaatan pelayanan kesehatan seperti pentingnya melakukan pemeriksaan kehamilan.
Widayatun mengatakan perlunya peningkatan pembangunan fisik dan infrastruktur dalam mengatasi masalah keterbatasan sarana dan prasarana.
Masalah keterbatasan sarana dan prasarana mencakup prasarana jalan yang belum memadai dan sarana transportasi terbatas, ketersediaan sarana pendukung pelayanan terbatas seperti listrik, air dan sarana komunikasi, yang menyebabkan terganggunya pelayanan seperti alat kesehatan yang dioperasikan dengan listrik terkendala.
Kemudian, adanya masalah terkait perumahan bagi tenaga kesehatan yang terbatas, belum optimalnya jaminan terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas, pustu dan polindes.
Kondisi geografis yang sulit seperti bukit dan pegunungan menjadi tantangan tersendiri sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman menjadi kurang optimal dan memerlukan biaya tinggi.
Widayatun mengatakan berbagai keterbatasan dan tantangan tersebut sudah lama teridentifikasi dan sampai sekarang masih terjadi.
Oleh karena itu, perlu penyelesaian masalah dan tantangan dari hulu ke hilir untuk meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat. Penyelesaian itu dilakukan secara komprehensif dan utuh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan mengikutsertakan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.
Baca juga: Tingkat kematian ibu melahirkan di Papua tertinggi di Indonesia
Baca juga: Ribuan biskuit dikirim ke Papua
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2020
