Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berharap Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus terus ditingkatkan efektifitasnya, misalnya dana Otsus harus dapat berdampak positif terhadap pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial di Papua.
Dia menjelaskan selama ini dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum menunjukkan progres yang cukup berarti. IPM Papua 2019 aja skornya paling rendah yaitu 60.84, jauh di bawah skor IPM nasional sebesar 71.92.
"Kalau pembangunan itu tidak dirasakan masyarakat bawah, maka mereka akan menganggap pemerintah tidak mempedulikan rakyat Papua," kata Sukamta di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Pansus Papua panggil 2 menteri terkait dana Otsus
Menurut Sukamta, dana otsus Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, total mencapai Rp126 triliun sejak 2002 hingga 2020, dan untuk APBN 2021 telah ditetapkan bahwa dana otsus Papua senilai Rp7,8 triliun.
Hal itu, menurut dia, sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2 persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun.
"Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan Otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi. Jika dana otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana otsus selama ini menyumbang hingga 60 persen APBD," ujarnya.
Dia juga berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial dan disesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Karena itu dia berharap pembangunan di Papua benar-benar menyentuh rakyat Papua sehingga harus kedepankan dialog.
Baca juga: Ini kata Wamenkeu soal penggunaan dana otonomi khusus untuk Papua
Selain itu Sukamta mengatakan terkait persoalan keamanan, isu-isu akan selalu ada yang dihembuskan oleh OPM untuk mengagitasi rakyat Papua merongrong NKRI atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap ketidakutuhan NKRI.
"Papua ini hanya pintu masuk saja untuk mengganggu keutuhan NKRI. Kita berharap pemerintah pusat bersatu padu untuk mengatasi ini, baik itu pihak keamanan, Kementerian Luar Negeri dan pihak-pihak lain agar dapat menyelesaikan permasalahan Papua ini secara komprehensif," ujarnya.
Dia mencontohkan, beberapa negara yang berkepentingan terhadap Papua bisa didekati secara diplomatis oleh Kementerian Luar Negeri. Menurut dia, untuk mencapai hal itu semua, perlu didorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando.
"Kita berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesiakan secara lebih sistematis," katanya.
Baca juga: BPK sebut Dana Otsus Papua belum mampu tingkatkan kesejahteraan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
