Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menyatakan apresiasi terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah mengalokasikan paket budidaya ikan sistem bioflok ke daerah yang dinilai dapat membantu ekonomi sektor perikanan daerah.DPR siap untuk memperjuangkan dari sisi anggaran dan politik untuk pengembangan dan kemajuan usaha-usaha budidaya di masyarakat
"Budidaya ikan sistem bioflok mampu menggerakan potensi ekonomi yang ada di pedesaan dan dapat turut membantu menopang ekonomi Bali yang saat ini sedang terpukul akibat pandemi COVID-19," kata I Made Urip dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Seperti diketahui, sistem bioflok adalah budidaya dengan menggunakan kumpulan dari berbagai organisme baik bakteri, jamur, protozoa, ataupun algae yang tergabung dalam sebuah gumpalan.
Sebagai informasi, pada tahun 2020 KKP mengalokasikan 17 paket bantuan budidaya ikan sistem bioflok khusus untuk provinsi Bali. Dari 17 paket, tiga paket di antaranya dialokasikan untuk Kabupaten Jembrana.
Made Urip juga menyarankan kepada KKP agar dapat membantu mencarikan solusi untuk pemasaran hasil produksi kelompok pembudidaya hingga ke pedesaan.
"DPR siap untuk memperjuangkan dari sisi anggaran dan politik untuk pengembangan dan kemajuan usaha-usaha budidaya di masyarakat," ucap Made Urip.
Bupati Jembrana, I Putu Artha menyatakan terimakasih untuk dukungan KKP dan Komisi IV DPR RI kepada pelaku usaha budidaya di Jembrana.
Menurut dia, peluang untuk pengembangan masih terbuka lebar dengan pasar lele yang sebagian besar masih mengandalkan warung pecel lele.
Untuk itu, ia mendukung niat kelompok agar dapat bekerjasama dengan PKK dan mengembangkan produk lele yang sudah diolah dan tahan lama seperti abon atau dendeng lele.
"Selain itu, di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami juga berharap protokol kesehatan dapat terus dijalankan untuk memutus rantai COVID-19 sehingga perekonomian dapat tumbuh kembali," paparnya.
Bupati Jembrana juga menyatakan, budidaya ikan sistem bioflok menjadi salah satu solusi kegiatan ekonomi yang tepat untuk memutus mata rantai, karena dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dari rumah.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menyatakan bahwa KKP selalu berupaya untuk dapat terjun langsung ke lapangan untuk memastikan produktifitas pembudidaya terus berjalan, serta menggali kendala yang ada di masyarakat untuk dapat dicarikan solusinya.
"KKP juga terus berusaha untuk mendorong kegiatan usaha budidaya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, melalui penerapan praktek budidaya yang lebih efisien dan berwawasan lingkungan," ujar Slamet.
Baca juga: KKP: Sistem bioflok tingkatkan konsumsi protein ikan di NTT
Baca juga: KKP sebut sistem bioflok picu produktivitas sektor perikanan nasional
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2020
