• Beranda
  • Berita
  • Kemarin, hoaks soal hak buruh hingga UU Ciptaker permudah izin usaha

Kemarin, hoaks soal hak buruh hingga UU Ciptaker permudah izin usaha

8 Oktober 2020 07:36 WIB
Kemarin, hoaks soal hak buruh hingga UU Ciptaker permudah izin usaha
Dokumentasi Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto (kedua kanan), menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR, Puan Maharani (kedua kiri), saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Lima berita politik pada Rabu (7/10) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari DPR bantah kabar hoaks soal hak buruh hingga Undang-Undang Cipta Kerja dinilai permudah izin usaha di daerah.

1. DPR bantah kabar hoaks terkait hak buruh di RUU Cipta Kerja

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, membantah kabar bohong atau hoaks yang beredar di media sosial, khususnya terkait hak-hak buruh yang ada dalam RUU Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10).

Selengkapnya di sini

2. Ma'ruf Amin: Netralitas ASN jadi penentu kualitas demokrasi pilkada

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan netralitas aparatur sipil negara menjadi faktor penentu bagi kualitas dan keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2020.

Selengkapnya di sini

3. Pemerintah targetkan 20 juta pengusaha mikro dapat bansos di 2021

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan pemerintah menargetkan jumlah pelaku usaha mikro yang akan mendapat Bantuan Presiden  Produktif bertambah menjadi 20 juta penerima bantuan sosial.

Selengkapnya di sini

4. Yasonna Laoly sebut masukan semua fraksi untuk UU Ciptaker dibahas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut semua masukan dan catatan fraksi-fraksi di DPR terhadap RUU Cipta Kerja dibahas dan tidak ada yang dikesampingkan.

Selengkapnya di sini

5. Tito Karnavian: Omnibus Law UU Cipta Kerja permudah izin usaha di daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad, Tito Karnavian, menegaskan keberadaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan mempermudah masyarakat, terutama generasi-generasi muda produktif untuk membuka usaha di daerah.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020