Ia menilai ide tersebut artinya KAHMI ingin semua pihak, terutama penyelenggara, dalam hal ini KPU RI, Bawaslu RI, dan pemerintah, mampu memastikan 'Jalan Selamat Pilkada' itu terwujud sehingga wajah demokrasi Indonesia lebih baik dan sehat.
"Koreksi atas demokrasi sangat wajar. Bukan sesuatu yang haram. Saya berharap KAHMI menjadi bagian dalam proses mengawal perjalanan demokrasi di negeri ini,” urai Senator asal Jawa Timur itu di Jakarta, Kamis.
La Nyalla menilai demokrasi bukan hanya soal pilkada saja, namun juga termasuk bagaimana proses lahirnya pemimpin nasional yang dipilih masyarakat untuk duduk di parlemen dan di Istana.
Baca juga: DPD RI berkomitmen kawal RUU Cipta Kerja agar memajukan daerah
"Termasuk apakah keputusan tentang ambang batas parlemen dan ambang batas presiden yang tinggi menjadikan bangsa ini lebih baik? Atau sebaliknya," ujar La Nyalla.
Dia mengatakan ambang batas yang tinggi bagi partai politik kerap menghasilkan kasus suara sah rakyat terbuang.
Begitu pula ambang batas yang tinggi dalam pencalonan presiden, menyebabkan masyarakat tidak punya banyak pilihan, bahkan menjadikan bangsa ini terpolarisasi. Padahal konstitusi menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih.
“Memang Mahkamah Konstitusi telah menolak uji materi Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu, tetapi bukan berarti hal ini sudah tidak bisa kita bicarakan lagi," kata La Nyalla.
Adapun tentang Pilkada Serentak 2020, La Nyalla menjelaskan DPD RI dapat memahami apa yang telah diputuskan KPU RI bersama Pemerintah dan DPR.
La Nyalla mengatakan apa yang disampaikan itu adalah hasil keputusan bersama dalam Sidang Paripurna DPD RI.
Walaupun pimpinan DPD RI juga menghargai sikap dan peringatan yang disampaikan oleh Komite I DPD RI, yang berpendapat bahwa Pilkada Desember sebaiknya ditunda dan diundur.
Namun, menurut La Nyalla, Pilkada Serentak Desember nanti bukan hanya mekanisme politik, tapi juga menjadi salah satu instrumen penggerak perekonomian nasional.
Ia menilai itu penting juga diperhatikan, mengingat ada dana sekitar 14,7 trilyun rupiah yang secara serentak bergulir ke daerah.
“Dana itu juga menggerakkan sebanyak 3,3 juta orang yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada yang digelar di 9 provinsi dan 224 kabupaten serta 37 kota. Ini tentu dapat menjadi stimulan yang sangat menolong di tengah resesi ekonomi di Indonesia,” kata La Nyalla.
Baca juga: Temui Presiden, DPD bahas dana bagi hasil sawit dan UU produk halal
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
