"Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar," kata Azis dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.
Dia berharap kepada para aparat untuk bisa melakukan pengawasan dan melakukan tindakan disiplin bagi para pelanggar protokol kesehatan.
Baca juga: PDIP imbau parpol dan paslon jadi pelopor penerapan protokol kesehatan
"Ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin secara tegas dan terukur, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19," kata Azis.
Politisi dari Partai Golkar ini mengingatkan agar KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat atau organisasi untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.
"Ajakan itu juga disosialisasikan bagi calon maupun partai pendukung maupun partai pengusung dengan melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk bisa dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Namun keterlibatannya perlu kontrol, kontrolnya dari pihak Kepolisian, TNI dan Polri," jelas Azis.
Baca juga: Pengamat: Pastikan tahapan Pilkada dilakukan dengan prokes ketat
Dia menambahkan protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara untuk mencegah kluster penularan Covid-19 selama pemilihan, karena pemerintah tak akan menunda pemilihan.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah bisa memberikan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.
"Kami mengharapkan itu bisa berjalan dengan baik, di samping itu pemerintah dalam hal ini Kemendagri dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada para calon atau penyelenggara yang terlibat secara langusng maupun tidak langsung yang tidak mengikuti dan tidak menaati protokol covid di dalam pesta demokrasi yang akan dilangsungkan tanggal 9 Desember nanti," papar Azis.
Baca juga: Junimart Girsang: Terapkan sanksi tegas terhadap pelanggar kampanye
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
