"Kalau ada yang mengusulkan (penolakan), jangan ke Presiden tetapi ke MK (Mahkamah Konsitusi) untuk dilakukan uji materi," katanya, di Solo, Sabtu.
Terkait unjuk rasa mahasiswa dan buruh di beberapa daerah tidak terkecuali Solo, kata dia, dalam hal ini kepala daerah tidak bisa mengubah apapun.
"Tetapi selaku kepala daerah harus mau dan mampu mengelola aspirasi masyarakatnya. Termasuk di Jawa Barat (gubernur Jawa Barat) menyampaikan surat ke presiden (terkait aspirasi masyarakat), yang namanya mengelola aspirasi seperti itu," katanya.
Baca juga: Anies janji bawa aspirasi UU Ciptaker ke rapat gubernur se-Indonesia
Untuk di Solo mereka patuh pada keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait penentuan upah minimum. "Oleh karena itu, sah-sah saja mengirimkan surat ke gubernur untuk pencabutan atau apapun, tetapi perlu diingat kalau DPR sudah mengesahkan, langkah selanjutnya uji materi ke MK," katanya.
Terkait UU Cipta Kerja, kata dia, belum tentu diberlakukan dalam waktu dekat karena untuk memberlakukannya harus ada peraturan-peraturan turunan mulai dari tingkat pusat, kementerian, bahkan peraturan daerah. "Belum tentu 1-2 tahun diberlakukan, harus ada tindak lanjutnya," katanya.
Baca juga: Ganjar buka ruang aspirasi penolak UU Cipta Kerja
Untuk aspirasi dari buruh, kata dia, belum lama ini mereka sudah bertemu dengan perwakilan tripartit dan pada minggu depan pertemuan itu akan kembali dilanjutkan.
"Nanti Senin ketemu lagi untuk menyampaikan (aspirasi) ya saya terima. Saya sendiri kan juga mantan buruh ya harus menghargai beliau-beliau (buruh) juga," katanya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Dengarkan aspirasi rakyat soal RUU Cipta Kerja
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2020
