Kemenko Perekonomian: Sertifikat tanah bisa jadi agunan ajukan KUR

12 Oktober 2020 21:32 WIB

Ilustrasi: Seorang petani mengganti tanaman tomat yang mati dengan yang baru di lahan yang diusahakan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Desa Sunju, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (1/10/2020). Hingga 31 Agustus 2020, pemerintah telah menyalurkan KUR sebesar Rp89,680 triliun yang menjangkau 2.571.179 debitur tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia. ANTARAFOTO/Basri Marzuki/aww. (ANTARAFOTO/BASRI MARZUKI)

Diharapkan penyaluran KUR kepada petani maupun pembudidaya ikan pemilik SHAT tersebut ke depannya dapat diperluas

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dapat digunakan sebagai agunan dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Iskandar mengatakan hal itu merupakan upaya pemerintah untuk menyinergikan program pemberdayaan SHAT kepada petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku UMK agar mampu menunjang produktivitas mereka.

“Salah satunya sebagai agunan untuk mendapatkan KUR,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Airlangga minta KUR digunakan untuk naikkan skala bisnis petani

Ia mengatakan total KUR yang disalurkan oleh enam lembaga penyalur bagi penerima SHAT di Kabupaten Garut sampai 12 Oktober mencapai Rp8,94 miliar kepada 409 debitur KUR.

Sedangkan penyaluran KUR kepada penerima SHAT secara nasional baik petani maupun pembudidaya ikan yaitu sebanyak Rp48,07 miliar kepada 1.344 debitur KUR.

“Diharapkan penyaluran KUR kepada petani maupun pembudidaya ikan pemilik SHAT tersebut ke depannya dapat diperluas dengan penyaluran KUR dari 39 penyalur KUR lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Realisasi KUR hingga 18 September capai Rp111,21 triliun

Kemudian total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp188,68 triliun, dengan NPL di angka 0,84 persen.

Khusus Provinsi Jawa Barat, total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp16,65 triliun yang merupakan 12,72 persen terhadap total penyaluran KUR nasional dan diberikan kepada 563.440 debitur.

Sedangkan realisasi KUR Kabupaten Garut dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp873,7 miliar atau 0,67 persen terhadap total penyaluran KUR nasional dan diberikan kepada 31.384 debitur.

Baca juga: Menkeu: Subsidi bunga KUR Super Mikro butuhkan anggaran Rp760 miliar

Adapun KUR Kabupaten Garut yang disalurkan untuk sektor pertanian dan perikanan telah mencapai Rp113,7 miliar atau 0,09 persen terhadap total penyaluran KUR nasional yang diberikan kepada 6.774 debitur selama Januari sampai 8 Oktober 2020.

Ia menjelaskan kebijakan KUR pada masa pandemi diberikan dengan tambahan subsidi bunga 6 persen sampai Desember 2020 sehingga suku bunga KUR pada 2020 menjadi 0 persen untuk semua jenis skema KUR.

“Bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM selanjutnya adalah dengan membuat skema KUR baru yaitu KUR Super Mikro,” ujarnya.

Baca juga: Pekerja terkena PHK bisa manfaatkan KUR super mikro bunga nol persen