Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyiapkan belasan penyidik untuk menangani kasus dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan benih jagung tahun anggaran 2017 dari Kementerian RI.kerugian negara diprediksi mencapai miliaran rupiah. Angka tersebut muncul dari pengadaannya yang disalurkan dalam dua tahap.
"Jadi kami sudah siapkan dua tim. Satu tim isinya lima sampai sepuluh jaksa penyidik," kata Kepala Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto di Mataram, Senin.
Kesiapan Kejati NTB dalam menangani kasus ini tinggal menunggu pelimpahan Kejagung RI. Pelimpahannya menyusul hasil ekspose secara virtual yang digelar bersama JAMPidsus Kejagung RI Ali Moekartono, Rabu (7/10).
Hasil gelar perkaranya menyatakan bahwa kasus tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hal itu sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung RI.
"Ada dari temuan BPK (badan pemeriksa keuangan), di situ ada kerugian negara," ujarnya.
Untuk nilainya, kerugian negara diprediksi mencapai miliaran rupiah. Angka tersebut muncul dari pengadaannya yang disalurkan dalam dua tahap.
"Untuk angka pastinya, kami belum tahu, tapi yang jelas ada kerugian negara berdasarkan temuan BPK," ucap dia.
Penanganan kasus ini berawal dari temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB terkait 190 ton benih jagung tahun anggaran 2017 yang dikabarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan.
Pada proses pengumpulan data dan keterangan, Satgasus P3TPK Kejagung RI sempat melakukan klarifikasi dengan sejumlah pejabat dinas pertanian kabupaten/kota di NTB. Begitu juga dengan rekanan pelaksana proyek pengadaan asal NTB, turut diperiksa.
Mereka memberikan klarifikasi terkait penyaluran bantuannya ke masyarakat petani. Proses tersebut berjalan pada Oktober 2019 ketika Kejati NTB masih berkantor sementara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB di Jalan Pemuda, Kota Mataram.
Dalam pengadaan bantuan dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI ini, NTB mendapatkan kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare. Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB dengan dua tahap penyaluran.
Untuk tahap pertama, senilai Rp17 miliar dengan rekanan penyedia PT Sinta. Kemudian pada tahap kedua, sebanyak Rp12 miliar dengan rekanan penyedianya dari PT Wahana.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
