Harus ada yang berani mempelopori dan berani memulai, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon dengan mengusulkan mengganti nama Sumatera Barat dengan Minangkabau
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung aspirasi beberapa tokoh yang menginginkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi bernama Sunda atau Tatar Sunda namun harus dilakukan secara terbuka dan disampaikan kepada masyarakat luas.
"Apa yang dilakukan oleh para tokoh dan masyarakat Sunda tersebut harus dilakukan secara terbuka, jangan 'underground. Tinggal mengatur strateginya saja," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UU Cipta Kerja
Baca juga: Gus Jazil: Segera keluarkan aturan turunan UU Pesantren
Hal itu dikatakannya usai menghadiri acara "Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda", di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10).
Fadel mengatakan kehadirannya dalam diskusi tersebut dalam rangka menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat dan merupakan salah satu tugas MPR. Dia mengatakan, pada waktunya nanti aspirasi dari tokoh dan masyarakat Sunda akan disampaikan kepada presiden.
"Aspirasi mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda merupakan semangat baru demikian akan muncul budaya daerah sehingga tidak hilang ditelan waktu," ujarnya.
Menurut Fadel aspirasi untuk mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda sah-sah saja, anggota MPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon pun juga mengusulkan nama Provinsi Sumatera Barat diganti nama dengan Provinsi Minangkabau.
Dia mengatakan apabila para tokoh Sunda bercita-cita mengganti nama Provinsi Jabar, disarankannya tinggal bagaimana mencari strateginya.
"Harus ada yang berani mempelopori dan berani memulai, seperti yang dilakukan oleh Fadli Zon dengan mengusulkan mengganti nama Sumatera Barat dengan Minangkabau," katanya.
Fadel Muhammad juga menceritakan bagaimana proses terbentuknya Provinsi Gorontalo. Menurut dia, sebelum disepakati nama Gorontalo, ada yang mengusulkan pemekaran provinsi dari Sulawesi Utara itu dengan Provinsi Sulawesi Utara Barat namun dirinya bersikukuh nama yang tepat disematkan kepada provinsi yang baru adalah Gorontalo.
"Semua provinsi yang ada di Pulau Sulawesi menggunakan nama Sulawesi kecuali Gorontalo. Sejarah nama Provinsi Banten sama dengan Gorontalo," ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, anggota MPR dari Kelompok DPD Eni Sumarni mengatakan dirinya sebagai wakil Jawa Barat di DPD, mengapresiasi para tokoh Sunda yang bercita-cita mengganti nama Jawa Barat dengan Sunda atau Tatar Sunda.
"Nama Sunda dari dulu ada di peta dunia, saya khawatir bila nama ini tidak digunakan, Sunda bisa tergerus dan semakin menghilang. Kita dukung para tokoh Sunda yang ingin mengembalikan nama Sunda ke provinsi," katanya.
Dia menilai Sunda tidak hanya di tatar Pasundan, dulu ada wilayah yang bernama Sunda Besar dan Sunda Kecil. Intinya menurut dia, nama Sunda jangan sampai hilang di dunia intrernasional maupun di Indonesia sendiri.
Untuk menggapai keinginan tersebut menurut Eni, dirinya melakukan dialog dengan berbagai masyarakat di Jawa Barat lainnya sehingga dengan dialog akhirnya mereka bisa memahami.
Baca juga: Ketua MPR minta peserta pilkada langgar protokol kesehatan ditindak
Baca juga: MPR dorong pemerintah antisipasi dampak la nina
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
