Sebab, kata dia, perusakan fasilitas umum juga akan merugikan masyarakat. Biaya perbaikan fasum yang dirusak berasal dari uang pembayaran pajak warga.
"Demo, unjuk rasa silahkan, tapi jangan anarkis. Karena apapun juga yang dirusak itu uang dari rakyat juga. Kan sayang," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
Prasetio memandang sah-sah saja masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari buruh, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) Cipta Lapangan Kerja.
Menurut dia, penyampaian aspirasi dan melaksanakan demonstrasi telah dijamin dan dilindungi konstitusi.
"Silahkan (demo aksi tolak UU Cipta Kerja). Hak bicara masyarakat, mahasiswa atau buruh untuk berbicara, silahkan," kara Prasetio Edi.
Baca juga: Polda Metro Jaya menjamin keamanan Ibu Kota
Baca juga: Polisi tangkap terduga perusuh pada aksi di Istana Merdeka
Akibat unjuk rasa pada 8 Oktober 2020, sebanyak 45 halte TransJakarta dirusak massa tak dikenal.
Pemprov DKI pun harus mengeluarkan biaya sebesar Rp65 miliar untuk perbaikan 45 Halte TransJakarta yang dirusak massa dalam aksi tersebut.
"Kerugian untuk halte itu diperkirakan per hari ini Rp65 miliar," ujar Anies di Halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10).
Tak hanya itu ada sejumlah fasilitas umum yang dirusak massa di antaranya plang rambu lalu lintas, sejumlah pos polisi, pot tanaman di kawasan Jakpus, Bioskop Grand Theater, Gedung Kementerian ESDM, Wisma ANTARA
dan Pasar Senen.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
