Tjahjo mengatakan hingga saat ini sudah terbentuk 28 MPP di seluruh Indonesia, dua diantaranya berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu MPP Kota Palopo dan MPP Kabupaten Barru.
"Kami juga secara intens melakukan pendampingan dan fasilitasi bagi beberapa Kabupaten/Kota yang saat ini sedang dalam proses pembentukan MPP yaitu Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Wajo," ujar Tjahjo dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Tjahjo mengatakan kehadiran MPP menjadi bukti nyata sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan.
Baca juga: Menpan-RB: Transformasi dan budaya kerja digital tutup peluang korupsi
Baca juga: Tjahjo Kumolo wajibkan Pusat Kendali Krisis COVID-19 di kantor ASN
Baca juga: Awas! Surat penerimaan calon taruna Poltekip dan Poltekim palsu
MPP merupakan perluasan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan penggabungan berbagai jenis pelayanan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, maupun swasta, yang dapat dilakukan dalam satu tempat dengan sistem yang terintegrasi.
Pembentukan MPP berarti proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan wajib dilakukan penyederhanaan.
Menurut Tjahjo, kini masyarakat dapat melakukan pengurusan berbagai administrasi perizinan dan non perizinan dengan mudah, nyaman, dan cepat tanpa harus berbelit-belit melalui MPP.
"Terlebih di masa pandemi, Pemerintah mau tidak mau harus melakukan transformasi pelayanan yang semula dilakukan secara manual berubah menjadi daring (online)," ujar dia.
Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan itu saat menghadiri undangan Rapat Koordinasi DMPTSP se-Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (14/10).
Acara berlangsung dari pukul 09:00 sampai 12:00 WITA di Hotel Claro, Makassar.
Menurut undangan, acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Sekretaris Provinsi Sulsel, seluruh Bupati/ Wali Kota se-Sulsel, Kepala BI Wilayah Sulsel, Kapolda Sulsel, dan Deputi bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Achmad Idrus.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
