Thailand padamkan protes dengan larangan kumpul, siarkan berita

15 Oktober 2020 08:16 WIB

Seorang petugas polisi mengangkat tangan ketika terjadi bentrokan antara pendemo pro demokrasi dengan pendukung raja ditengah aksi protes masal anti pemerintah Thailand, saat peringatan 47 tahun pemberontakan mahasiswa di tahun 1973, di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva/foc/aa.

Pemerintah Thailand melarang kegiatan yang melibatkan lima orang atau lebih dan penerbitan berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Larangan itu dikeluarkan pada Kamis dini hari melalui dekret darurat untuk mengakhiri protes-protes jalanan di Bangkok.

Aksi protes meningkat selama tiga bulan dan para pengunjuk rasa pada Rabu (14/10) malam mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya.

Pemerintah mengatakan pihaknya juga bertindak setelah para pedemo menghalang-halangi iring-iringan kendaraan keluarga kerajaan.

"Sangatlah perlu menerapkan langkah mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan tepat waktu untuk menjaga perdamaian dan tatanan," televisi negara mengumumkan.

Pendemo pro demokrasi memadati jalan saat aksi protes anti pemerintah, pada peringatan 47 tahun pemberontakan mahasiswa di tahun 1973, di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva/foc/aa. (REUTERS/JORGE SILVA/JORGE SILVA)

Langkah mendesak itu disertai dokumen berisi ketetapan langkah-langkah, yang berlaku efektif mulai pukul 04.00 waktu setempat, untuk melarang kerumunan besar dan mengizinkan pihak berwenang melarang orang-orang memasuki kawasan mana pun yang mereka tuju.

Pemerintah juga melarang: "penerbitan berita, media lain, dan informasi elektronik yang memuat pesan-pesan yang dapat menimbulkan ketakutan atau informasi yang secara sengaja menyesatkan, melahirkan salah paham yang akan memengaruhi keamanan nasional atau perdamaian dan tatanan."

Puluhan ribu pemrotes berunjuk rasa di Bangkok pada Rabu.

Gerakan protes itu bertujuan melengserkan Prayuth, yang berkuasa lewat kudeta 2014 dengan maksud untuk mengakhiri satu dasawarsa kekerasan antara para pendukung dan lawan-lawan kelompok mapan negara itu.

Mereka yang turun di jalan-jalan juga menginginkan konstitusi baru dan menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Aksi tersebut mematahkan tabu yang berlangsung lama mengenai kritik terhadap monarki.

Para pemrotes berteriak ke arah iring-iringan sang raja di Bangkok pada Selasa (13/10) setelah penangkapan terhadap 21 pengunjuk rasa.

Pada Rabu, beberapa pemrotes melambatkan konvoi yang membawa Ratu Suthida, memberi salam tiga jari dan berteriak "keluarlah" pada polisi yang melindungi kendaraan itu.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pengunjuk rasa pro demokrasi Thailand hadapi pendukung kerajaan

Baca juga: Warga di Bangkok kembali berunjuk rasa anti pemerintah

Baca juga: Infeksi COVID-19 di Myanmar meningkat, Thailand perketat perbatasan