Dalam setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan sebagai respons adanya peringatan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) terhadap potensi kelangkaan pangan.Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia, dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan
"Sementara lembaga pangan dunia (FAO) mengeluarkan peringatan potensi kelangkaan pangan dunia, dampak pandemi COVID-19 di masa mendatang. Pemerintah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan," seperti dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, Selasa.
Dalam upaya menyiapkan pangan berkelanjutan, pemerintah membenahi statistik pangan dengan Kerangka Sampel Area, Perluasan Areal Tanam Baru, dan Inisiasi Food Estate.
Baca juga: Hari Pangan Dunia, FAO ingatkan pangan global rapuh akibat pandemi
Setelah pelantikan Jokowi-Ma'ruf sebagai presiden dan wakil presiden, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat untuk menuntaskan penyeragaman data luas baku sawah, khususnya untuk tanaman padi dalam kurun waktu 100 hari, sesuai target Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Berdasarkan data yang diambil dari citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah Indonesia turun menjadi 7,1 juta hektare, dari 7,75 juta hektare pada 2013.
Namun setelah diverifikasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional mengumumkan luas lahan baku sawah terbaru, yakni 7.463.948 hektare.
Upaya lainnya untuk ketahanan pangan, Kementan melakukan perluasan areal tanam baru untuk padi seluas 250.000 hektare pada tahun ini yang tersebar di beberapa wilayah untuk menambah cadangan pangan nasional.
Baca juga: Meski tergantung impor, Singapura kalahkan RI soal ketahanan pangan
Perluasan areal tanam baru akan dilakukan pada kuartal III dan awal kuartal IV tahun ini yang tersebar di sejumlah wilayah, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Bengkulu.
Sementara itu dalam merespons ancaman krisis pangan seperti yang diperingatkan FAO, Presiden Jokowi menginisiasi program sistem pertanian terpadu Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
Dari total luas 165.000 hektare lahan rawa yang ditetapkan sebagai pengembangan Food Estate, pemerintah memprioritaskan pada tahap awal akan menggarap lahan seluas 30.000 ha dan tersebar di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 hektare dan Kabupaten Pulang Pisau 10.000 hektare.
Produktivitas lahan pertanian padi pada areal lumbung pangan atau food estate yang saat ini dikembangkan pemerintah di Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai enam ton gabah kering panen (GKP) per hektare.
Baca juga: Presiden Jokowi: 30.000 ha "food estate" Kalteng dikerjakan tahun ini
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
