Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai saksi dan korban dalam pemberantasan sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal.
“Kami menilai nota kesepahaman ini sangat strategis untuk memastikan kehadiran negara dalam konteks perlindungan bagi seluruh warga Indonesia, termasuk pekerja migran,” ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menaker dan BP2MI bahas implementasi UU Perlindungan PMI
Nota kesepahaman itu ditandatangani Hasto dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani di kantor LPSK, Jakarta, Selasa, disaksikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.
Pada acara dengan penerapan protokol kesehatan itu, Kepala BP2MI didampingi Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Plt Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah dan pejabat BP2MI lainnya.
Penandatanganan nota kesepahaman ini hanya berselang tiga minggu setelah pertemuan awal Ketua LPSK dan Kepala BP2MI.
Menurut Hasto, nota kesepahaman tersebut merupakan yang pertama antara LPSK dan BP2MI, karena pada beberapa kesempatan sebelumnya kerja sama kedua pihak belum sempat terwujud.
Baca juga: LPSK dan TNI AD bertemu bahas perlindungan saksi dan korban
Melalui kerja sama dengan BP2MI, Hasto berharap negara hadir melalui layanan-layanan perlindungan dan bantuan kepada pekerja migran yang sedang tertimpa perkara hukum.
“Dari pengalaman LPSK, sebagian korban perdagangan orang yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK merupakan pekerja migran,” ucap dia.
Sementara itu, Benny menilai kerja sama ini merupakan ikhtiar untuk membuktikan kepada publik bahwa BP2MI bersungguh-sungguh dalam memberantas sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal, sebagai sebuah kejahatan terorganisir yang dilakukan mafia atau oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan.
“Kejahatan ini tidak akan memposisikan kita untuk bernegosiasi dengan oknum-oknum tersebut karena kita hanya akan tunduk kepada mandat rakyat,” ujar Benny
Baca juga: BP2MI bentuk wadah perlindungan cegah unprosedural penempatan PMI
Benny juga berharap sinergi antara LPSK dan BP2MI akan terus terjaga karena banyak persoalan di lembaganya yang sulit diatasi tanpa kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait.
“Kami ingin membangun utuh semangat rakyat Indonesia. Kerja sama dengan LPSK kami nilai tepat. Baik LPSK maupun BP2MI memiliki harapan yang sama bahwa kerja sama ini dapat memberikan nilai positif bagi pekerja migran Indonesia," kata Benny.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
