Untuk itu, Suga mendorong agar seluruh sengketa di Laut China Selatan diselesaikan lewat jalur damai menggunakan aturan hukum internasional.
"Jepang menolak semua kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan dan saya ingin menitikberatkan bahwa seluruh konflik di Laut China Selatan semaksimal mungkin harus diselesaikan dengan hukum internasional, bukan kekuatan dan intimidasi," kata PM Suga dalam sambutannya saat menemui perwakilan media Jepang dan Indonesia pada jumpa pers terbatas.
PM Suga menerangkan Jepang akan selalu berusaha mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari solusi damai dan menegakkan supremasi hukum, yaitu aturan-aturan yang disepakati dalam hukum internasional, saat dihadapkan pada sengketa wilayah.
Baca juga: PM Jepang: Kestabilan Laut China Selatan penting untuk hubungan
Baca juga: Jepang: kebebasan navigasi Laut China Selatan harus dipertahankan
Oleh karena itu, ia membantah adanya tuduhan dari pihak lain yang menyebut Jepang bersama negara sekutunya berupaya membentuk aliansi pertahanan yang mirip dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara di Indo-Pasifik (NATO).
"Tujuan paling penting adalah memastikan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik, yang bebas dan terbuka, dan kita bisa menjalin kerja sama dengan pihak manapun yang satu pemikiran, dan sama sekali tidak terbersit niat membentuk NATO ala Indo-Pasifik," kata PM Suga menjawab pertanyaan wartawan.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi minggu lalu mencurigai pembahasan mengenai kerja sama pertahanan antara Jepang, India, Australia, dan Amerika Serikat, yang salah satunya diprakarsai Washington, merupakan upaya membentuk pakta pertahanan mirip NATO di Indo-Pasifik.
Namun, PM Suga membantah kecurigaan China dan menjelaskan bahwa Jepang lebih memilih untuk meningkatkan kerja sama tingkat menteri luar negeri, patroli bersama di Laut China Selatan, serta kerja sama transfer ilmu dan teknologi pertahanan.
Baca juga: Australia, Jepang, AS desak ASEAN buat aturan mengikat di kawasan sengketa
Baca juga: Jepang tuduh China dorong klaim teritorial selama pandemi COVID-19
Jepang, menurut PM Suga, telah membantu negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) memelihara keamanan di Laut China Selatan melalui kegiatan patroli, yang salah satunya bertujuan mencegah aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan yang disengketakan tersebut.
"Saya juga ingin memanfaatkan reputasi pasukan penjaga keamanan laut kami untuk membina sumber daya manusia (di negara-negara ASEAN, red) untuk bidang ini (pertahanan maritim, red)," ujar Suga.
Sementara itu, terkait dengan kerja sama bidang pertahanan, ia menjelaskan Jepang telah menyepakati kerja sama transfer ilmu dan teknologi pertahanan dengan Vietnam demi meningkatkan stabilitas di perairan Laut China Selatan. Namun untuk Indonesia, kerja sama itu masih dibicarakan oleh pihak-pihak terkait.
Baca juga: Jepang bantu pesawat dan kapal patroli untuk Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok
Oleh karena itu, ia berharap pembahasan mengenai kerja sama pertahanan antara Jepang dan Indonesia dapat segera dipercepat demi mendapatkan hasil yang konkret.
Yoshihide Suga memilih Indonesia dan Vietnam sebagai tujuan pertama lawatan luar negerinya setelah ia pada bulan lalu ditunjuk sebagai perdana menteri Jepang menggantikan Shinzo Abe yang mengundurkan diri karena sakit.
Dalam lawatannya ke Indonesia pada 20-21 Oktober, Suga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (20/10), kemudian menemui Asosiasi Alumni Jepang di Indonesia (PERSADA), Rabu.
Selain itu, Suga juga menemui media asal Jepang dan Indonesia pada sesi jumpa pers terbatas dan lanjut menemui asosiasi pengusaha Jepang di Indonesia.
Sebelum kembali ke Tokyo hari ini, Suga menyempatkan diri mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan nasional Indonesia.
Baca juga: Jepang ajak Indonesia ciptakan kebebasan navigasi Laut China Selatan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2020
