Kemensos salurkan Rp107 triliun anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

22 Oktober 2020 15:33 WIB

Salah seorang warga Bekasi, Jawa Barat memperlihatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang baru diterimanya sebagai jaring pengaman sosial dari pemerintah. ANTARA/Muhammad Zulfikar

"Program PEN ini sangat tergantung dari program perlindungan sosial yang dilakukan Kemensos dalam rangka sebagai jaring pengaman sosial," ...

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial (Kemensos) RI Adhy Karyono mengatakan hingga Kamis (22/10) lembaga tersebut telah berhasil menyalurkan Rp107,7 triliun atau setara 83,59 persen anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari total pagu sebesar Rp128,9 triliun.

"Program PEN ini sangat tergantung dari program perlindungan sosial yang dilakukan Kemensos dalam rangka sebagai jaring pengaman sosial," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis

Ia menjelaskan dari anggaran Rp128,9 triliun tersebut terbagi atas program reguler dan program khusus. Untuk program reguler terdapat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,8 triliun.

Selanjutnya, program sembako atau Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) dengan anggaran mencapai Rp43,1 triliun dengan perluasan sampai 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kalau PKH perluasannya sampai 10 juta KPM," katanya.
Baca juga: Satgas: Dana PEN dongkrak perputaran uang hingga Rp300 triliun

Kemudian, program khusus penanganan COVID-19 yaitu bantuan sosial tunai (BST) dengan anggaran Rp32,4 triliun dengan menyasar sembilan juta KPM di luar Jabodetabek.

Sedangkan untuk wilayah Jabodetabek, Kemensos memberikan bantuan berupa paket sembako dengan anggaran mencapai Rp6,8 triliun. Hingga kini, realisasi masing-masing program tersebut berbeda-beda.

Untuk program PKH tercatat realisasi sudah mencapai Rp36,2 triliun atau setara 98,53 persen. Selanjutnya BPNT sebesar Rp33,9 triliun atau 78,76 persen.

Sedangkan realisasi bansos sembako Jabodetabek Rp4,9 triliun atau 71,93 persen dan BST sebesar Rp24,9 atau setara 77,06 persen.

Tidak hanya sampai di situ, Kemensos juga kembali melakukan sejumlah upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan membuat berbagai kebijakan melalui program bansos tunai bagi KPM sembako non PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani: Realisasi anggaran PEN capai Rp344,11 triliun

"Masing-masing KPM menerima Rp500 ribu," katanya.

Khusus KPM PKH juga menerima bansos tambahan yakni berupa bantuan sosial beras (BSB). Setiap KPM menerima 15 kilogram beras selama tiga bulan. Dalam hal ini Kemensos bekerja sama dengan Perum Bulog untuk mendistribusikan 450 ribu ton beras bagi 10 juta KPM di Tanah Air.

Hingga kini realisasi bansos beras sudah mencapai Rp3,1 triliun atau 59,96 persen dari total anggaran Rp5,2 triliun.

Secara umum upaya perlindungan sosial yang telah mencapai 83,59 persen dan bergerak pada kuartal ketiga telah melebihi dari standar yakni 64,5 persen, katanya.
Baca juga: Pemerintah alokasikan Rp2,6 triliun untuk program pemulihan pesantren